Program KOTAKU Kabupaten Madiun

Program KOTAKU Kabupaten Madiun


Breaking


PROGRAM KOTA TANPA KUMUH ( KOTAKU ) KABUPATEN MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR • Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan • Lokasi Pendampingan Program Kotaku berada di Kecamatan Jiwan ( 14 Desa ) : Bukur, Bibrik, Bedoho, Grobogan, Jiwan, Kincang Wetan, Klagen Serut, Kwangsen, Metesih, Ngetrep, Sambirejo, Sukolilo, Teguhan, dan Wayut

Tuesday, July 30, 2019

10:30 PM

Menjaring Kolaborasi di Program Kotaku

Dulur..... Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 bertempat di Dinas PKP Kabupaten Madiun telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait dengan Integrasi Perencanaan dan Implementasi Program Kotaku. Kegiatan ini dihadiri oleh Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas  PKP, satker PIP, Kepala Desa, LKM, UPK LKM, tentunya Tim korkot, Askot Mandiri dan Tim Fasilitator Kab Madiun.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Program Kotaku sekaligus sebagai upaya mensinergikan perencanaan. Acara di buka oleh Satker PIP Kabupaten Madiun dalam hal ini diwakili oleh Bapak Anang Tri Tjahjono, dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa " Dokumen Perencanaan yang tertuang dalam RPLP adalah dokumen yg strategis sebagai salah satu bahan rujukan dalam penyusunan RPJM Desa . Dalam Dokumen RPLP sudah termuat kajian dan indikasi kegiatan terkait dengan permasalahan kekumuhan yaitu masalah bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, maka bapak Kepala Desa tidak perlu repot repot dalam merencanakan kegiatan ". 

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Bapak Taufik Alvi selaku Koordinator Kota Cluster 1, didalam paparan beliau menyampaikan bahwa pentingnya integrasi perencanaan dalam upaya penyelesaian permasalah kekumuhan. " Harapan kita dokumen RPLP ( Rencana Penataan Lingkungan Permukiman ) yang disusun bersama masyarakat dapat mewujudkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan tingkat desa dan perencanaan tingkat Kabupaten. Muatan inti RPLP terkait perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman bisa terakomodasi dalam RPJM Daerah, RPJM Desa, RKP dan Renstra Kecamatan, tutur Pak Taufik ".


Kegiatan berlanjut dengan paparan dari Bapak Endra Sulistiyono selaku Askot Mandiri Kabupaten Madiun, didalam paparan tersebut beliau menyampaikan terkait dengan Tahapan Pelaksanaan Program Kotaku, Baseline 7 Permasalahan Kekumuhan dimana permasalahan terbesar ada di persoalan sampah, Pelaksanaan Kolaborasi, Kinerja Kegiatan Pinjaman Bergulir, dan Dampak Pinjaman Bergulir dalam penyelesaian permasalahan kekumuhan . " Dengan platform kolaborasi dalam penanganan kekumuhan bukan hanya sekedar slogan, di wilayah dampingan Program Kotaku yaitu Kecamatan Jiwan untuk menyelesaikan permasalahan kekumuhan telah bersinergi dengan beberapa program, untuk menyelesaikan permasalahan air bersih ditangani oleh Program Pamsimas . Dalam penyelesaian permasalahan Rumah Tidak Layak Huni dapat tertangani dari DAK Perumahan dan BSPS, tentunya sumbangsih dari Dana Desa menjadi persentase terbesar dalam upaya penanganan permasalahan kekumuhan, tutur Pak Endra " . Pada akhir paparan Bapak Endra menyampaikan beberapa hal menjadi bahan refleksi di masing masing desa. yang pertama bahwa peran aktif LKM dalam proses penyusunan Musrenbangdes. Kedua , diharapkan RPLP menjadi salah satu bahan rujukan dalam penyusunan RPJM Desa. Ketiga, Permasalahan kekumuhan menjadi permasalahan bersama. Ke empat, Peran Pemerintah Desa menjadi salah satu kunci keberhasilan didalam pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan moderator Satker PIP Kab Madiun. ada beberapa pertanyaan yang sama diajukan baik oleh kepala desa maupun oleh LKM yaitu Permasalahan Sampah, baik Kepala Desa maupun LKM menyampaikan bahwa permasalahan sampah menjadi masalah yang serius di Kecamatan Jiwan dan membutuhkan penanganan yang cepat. Pertanyaan yang disampaikan baik oleh Kepala Desa maupun LKM terkait dengan permasalahan persampahan mendapatkan respon dari Dinas Lingkungan Hidup yang hadir, hal ini bertujuan agar permasalahan tersebut mendapatkan solusi yang terbaik dalam penanganan permasalahan persampahan.

Kegiatan Rapat Koordinasi ditutup oleh Satker PIP Kabupaten Madiun dengan beberapa kesimpulan, tentunya dari hasil rapat koordinasi tersebut menjadi bahan kajian di masing masing OPD yang terkait. Demikian dulur semoga menginspirasi, salam seduluran dari kami tim fasilitator Kabupaten Madiun. 

Friday, July 5, 2019

12:46 PM

Evaluasi Program Kotaku Cluster Madiun

Dulur.....Pada hari Rabu 4 Juli 2019 bertempat di Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Kotaku Cluster Madiun, rapat koordinasi ini bertujuan untuk evaluasi capaian kegiatan baik capaian penyerapan dana BPM, PKM maupun pelaksanaan kegiatan sesuai master schedule tahun 2019. Rakor ini dihadiri oleh Tim OSP 3 Jawa Timur, Tim Korkot Cluster Madiun, Askot Mandiri Kabupaten Madiun, Askot Mandiri Kabupaten Ponorogo, Askot Mandiri Kabupaten Pacitan, Askot Mandiri Kabupaten Magetan dan Tim Fasilitator Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dengan total peserta 53 orang. 

Acara di buka oleh Bapak Taufik Alvi selaku Korkot Cluster Madiun sekaligus menyampaikan materi terkait dengan evaluasi capaian kegiatan, baik capaian pemanfaatan BPM 2019, capaian pelaksanaan PKM, target tim faskel lokasi BPM dan target tim faskel lokasi Non BPM, maupun capaian kinerja bidang Manajemen Keuangan. Acara dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan bidang kolaborasi dan kelembagaan yang disampaikan oleh Denok Yuliati selaku Askot KK, capaian kolaborasi di tiap kabupaten tersampaikan berikut dengan strategi pencapaian target, tidak lupa capaian dan strategi pelaksanaan kegiatan PKM menjadi perhatian utama. 

Kegiatan berlanjut dengan paparan yang disampaikan oleh Munandifah selaku Askot Infrastruktur, dalam paparannya Askot Infra mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BPM tahun 2019 di 4 kabupaten yang mendapatkan alokasi BPM tahun 2019 yaitu Kota Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, dan Kab. Pacitan. Evaluasi pelaksanan kegiatan BPM tahun 2019 oleh Askot Infra di sambung oleh Bapak Agus Setijabudi selaku TA Infra OSP 3 Jatim dengan memberikan penguatan kapasitas terkait POS Penyelenggaran Infrastruktur Skala Lingkungan, Bapak Agus mengingatkan kembali hal hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan kegiatan BPM tahun 2019. Proses tanya jawab terkait dengan pelaksanaan kegiatan BPM tahun 2019 berjalan dengan sangat cair, hal ini bertujuan agar setiap permasalahan dilapang baik tahap persiapan maupun pelaksanaan BPM tahun 2019 dapat segera terpecahkan.

Acara di lanjutkan dengan paparan dari Bapak Tobroni Sub TA Pelatihan OSP 3 Jatim, beliau mengingatkan kembali bahwa penguatan kapasitas kepada pelaku Program Kotaku agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. di akhir sesi beliau memberikan motivasi kepada tim korkot dan tim fasilitator, beliau menyampaikan bahwa " kalau kita ingin menjadi orang sukses ada beberapa hal yang harus ada pada diri kita, pertama, Ide : kita harus punya ide yang luar biasa jangan yang biasa biasa, kedua, Kerja : ide bisa terwujud kita harus kerja..kerja..dan kerja, ketiga, Tekun : kerja harus tekun supaya ada hasil yang luar biasa, ke empat, Fokus : Kita harus fokus pada apa yang kita cita citakan, ke lima, Motivasi : harus selalu memotivasi diri sendiri supaya tetap semangat, ke enam, Inspiratif : harus bisa menjadi inspirasi buat diri sendiri dan orang lain. 

Kegiatan berlanjut dengan penyampaian oleh Bapak Ahmadun selaku Sub TA Arsitek OSP 3 Jatim, beliau mengingatkan kepada temen temen fasilitator pentingnya Pra Desain dalam pelaksanaan BPM tahun 2019, terakhir penyampaian dari Bapak Robby Firmansyah selaku Sub TA bidang manajemen Data, beliau mengingatkan pentingnya informasi data valid dan akurat dalam SIM Online. 

Acara ditutup oleh Bapak Taufik Alvi selaku Korkot Cluster Madiun, beliau menekankan kembali bahwa persiapan pelaksanaan BPM tahun 2019 harus berpedoman pada POS Penyelenggaran Infrastruktur Skala Lingkungan, sedangkan di lokasi Non BPM target pengurangan skor permasalahan kekumuhan menjadi target terdekat dengan upaya kolaborasi.

Sekian dulu dulur......semoga menginspirasi bagi pembaca, salam seduluran dari kami tim fasilitator kabupaten madiun.

Thursday, May 23, 2019

1:13 PM

Monitoring Pokja PKP dalam Pelaksanaan Program Kotaku

Dulur.....hari ini tepatnya tanggal 23 Mei tahun 2019 bertempat di Balai Desa Bibrik Kecamatan Jiwan, Pokja PKP Kabupaten Madiun yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dwi Susilowati dari Dinas PKP Kabupaten Madiun melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Santunan kepada Lansia kurang mampu dan tidak Produktif dari Alokasi Laba Bersih UPK LKM Makmur Sentosa Desa Bibrik Kecamatan Jiwan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KSM Lansia Sentosa dengan penerima manfaat sebanyak 24 orang, anggaran yang di berikan LKM kepada KSM Lansia Sentosa dari alokasi laba bersih UPK tahun 2018 senilai Rp. 2.700.000. Bentuk santunan yang diberikan kepada penerima manfaat berwujud sembako, bentuk santunan ini dibutuhkan untuk sedikit membantu mencukupi kebutuhan dasar.

Acara pemberian santunan kepada lansia kurang mampu di buka oleh perwakilan LKM Makmur Sentosa, dalam kesempatan tersebut Bapak Bowo menyampaikan, "Bahwa kegiatan santunan ini didanai oleh alokasi laba bersih UPK LKM Makmur Sentosa tahun 2018 , oleh karena itu besar harapan kami kegiatan pinjaman bergulir dapat berkembang dengan baik". Sambutan ke dua disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bibrik, dalam kesempatan tersebut Bapak Anas menyampaikan, "bahwa kegiatan santunan ini semoga dapat berjalan rutin di tiap tahunnya". 


Sebelum acara penyerahan santunan secara simbolis kepada penerima manfaat , Pokja PKP Kab Madiun dalam hal ini Bu Dwi Susilowati yang lebih akrab di sapa Bu Susi dalam sambutannya menyampaikan, "bahwa kegiatan pinjaman bergulir menjadi kegiatan yang di tiap tahunnya selalu menghasilkan laba bersih yang bisa di gunakan untuk alokasi kegiatan tridaya dalam upaya penanganan kekumuhan, oleh karena itu kegiatan pinjaman bergulir di harapkan bisa berkembang dengan baik di Desa Bibrik khususnya dan lokasi dampingan program kotaku pada umumnya".


Acara berlanjut dengan memberikan santunan kepada penerima manfaat dalam hal ini lansia yang kurang mampu dan tidak produktif. Penyerahan secara simbolis disampaikan oleh LKM, Kepala Desa, Askot Mandiri dan Pokja PKP Kab. Madiun kepada penerima manfaat. 

Setelah Acara penyerahan santunan, Pokja PKP Kab Madiun bersama Askot Mandiri, Tim Fasilitator, Kepala Desa, dan LKM berlanjut mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Program Kotaku di Desa Bibrik. Kegiatan evaluasi langsung di pimpin oleh Bu Susi selaku perwakilan dari Pokja PKP Kab Madiun. Bu Susi menyampaikan    "bahwa kegiatan pinjaman bergulir menjadi salah satu kegiatan yang bisa mengatasi persoalan kekumuhan dengan menggunakan alokasi laba bersih UPK di tiap tahunnya. Harapan ke depan bahwa kegiatan pinjaman bergulir dapat berkembang dengan baik, jika ada persoalan dengan kemacetan pinjaman segeralah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa ". 



Diskusi berjalan dengan membahas perencanaan LKM kedepan dan sinergisitas dengan perencanaan desa dalam upaya penyelesaian permasalahan kekumuhan. Diskusi diakhiri dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Endra Selaku Askot Mandiri, "Kegiatan penanganan permasalahan kekumuhan tidak bisa selesai dilaksanakan oleh salah satu pihak saja, akan tetapi diperlukan kolaborasi baik dalam perencanaan, pendanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Pinjaman bergulir dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan persoalan kekumuhan melalui alokasi laba bersih UPK, besar harapan kami kegiatan pinjaman bergulir dapat berkembang dengan baik. Pinjaman bergulir dapat berkembang dengan baik ditentukan oleh kelembagaan LKM yang kuat, Koordinasi dengan Pemerintah Desa  berjalan baik dan juga  pemahaman masyarakat ". 

Sekian dulu dulur......semoga bermanfaat bagi pembaca, salam seduluran dari kami Tim Fasilitator Kabupaten Madiun.

Monday, May 20, 2019

2:04 PM

Bentuk Kepedulian LKM Bangkit Bersama

Dulur.....LKM Bangkit Bersama Desa Klagen Serut Kec. Jiwan Kabupaten Madiun mengadakan acara berbagi di tengah bulan ramadhan dengan memberikan santunan kepada Lansia yang kurang mampu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2019 bertempat di balai desa Klagen Serut dengan jumlah penerima manfaat 23 Orang yang telah dilaksanakan oleh KSM Berkah Mulya. Alokasi dana yang di berikan LKM ke KSM Berkah Mulya dari Laba Bersih UPK untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 6.750.000. Kegiatan Santunan kepada lansia kurang mampu ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Desa Klagen Serut, LKM, KSM Berkah Mulya, Penerima Manfaat serta tim fasilitator madiun 1 Kabupaten Madiun. 

Acara pemberian santunan kepada lansia kurang mampu di buka oleh Bapak Purwoko selaku Koordinator LKM Bangkit Bersama Desa Klagen Serut, dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan " bahwa kegiatan ini adalah hasil dari alokasi laba bersih UPK tahun 2018, laba bersih ini dihasilkan dari kegiatan pinjaman bergulir  tentunya besar harapan kami kegiatan pinjaman bergulir dapat berkembang lebih baik lagi  ". Kegiatan Santunan kepada lansia kurang mampu tentunya yang tidak produktif dilaksanakan bertujuan untuk membantu lansia dalam mencukupi kebutuhan pokok. Bentuk santunan ini oleh KSM Berkah Mulya sebagai pelaksana kegiatan di wujudkan dalam bentuk sembako.  

Dulur....kegiatan pinjaman bergulir di desa klagen serut berkembang dengan baik, dari modal awal dari Bantuan Langsung Masyarakat  sebesar Rp. 73.500.000 telah berkembang dan menjadi Asset UPK per maret 2019  sebesar Rp. 159.887.176  sampai dengan bulan maret 2019 pinjaman yang beredar di masyarakat sebesar Rp. 135.040.000. Adapun tingkat pengembalian pada bulan maret 2019 mencapai 100%  dengan Portofolio At Risk ( PAR ) atau pinjaman yang tertunggak sebesar 0% artinya tidak ada pinjaman yang tertunggak > 3 bulan. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan pinjaman bergulir pada bulan maret tahun 2019 UPK LKM Bangkit Bersama Desa Kalagen Serut dalam kondisi " Sehat ".

Kesimpulannya, bahwa Kegiatan Pinjaman Bergulir dapat berdampak positif di masyarakat selain untuk membantu masyarakat dalam peningkatan modal kerja , pengurangan kekumuhan melalui alokasi laba bersih untuk kegiatan infrastruktur juga berdampak pula dalam membantu masyarakat miskin yang tidak produktif untuk mencukupi kebutuhan pokok melalui bantuan santunan.

Sekian dulu dulur......semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi pembaca, Salam Seduluran dari kami Tim Fasilitator Kabupaten Madiun.





Thursday, May 16, 2019

8:28 PM

Kekompakan " Fokus " di tengah Bulan Ramadhan


Dulur ............... Bulan Ramadhan bukan menjadi halangan untuk mengadakan pertemuan rutin "Fokus" (Forum Komunikasi UPK dan Sekretaris ) Kec. Jiwan. Semangat ingin belajar dan sharing berbagai pengalaman dalam mengelolaa keuangan menjadi modal utama mereka. Pertemuan rutin Fokus untuk bulan Mei tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 bertempat di kantor Askot Mandiri Kabupaten Madiun. Acara di kemas dengan kegiatan Buka Bersama yang di hadiri oleh tim korkot Cluster Madiun, Askot Mandiri Kab. Madiun, Perwakilan FKA LKM Kec. Jiwan, UPK dan Sekretaris LKM Kec. Jiwan. 


Acara dibuka oleh Askot Mandiri dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda pertemuan UPK-Sekretaris LKM. kesempatan pertama di berikan kepada Korkot Cluster Madiun, Bapak Taufik Menyampaikan bahwa " UPK dalam pengelolaan pinjaman bergulir diharapkan menjadi salah satu sumber pendanaan dalam menangani kekumuhan melalui Alokasi laba bersih yang dihasilkan di setiap tahunnya, beliau juga menyampaikan bahwa UPK juga mulai memetakan potensi potensi usaha KSM yang bisa di kembangkan ".

Kesempatan kedua diberikan kepada Askot MK Cluster Madiun, Bapak Rofiqi menyampaikan bahwa "Ada beberapa hal yang bisa dikembangkan terutama pengembangan potensi produk KSM, pemasaran produk KSM dalam era digital dapat dilakukan dengan sangat mudah dan efisien. diharapkan dengan adanya upaya kolaborasi dengan salah satu universitas di madiun hal ini bisa terwujud melalui Website. Website ini nantinya menampung segala informasi terkait dengan produk KSM, dengan harapan semua pihak bisa mengakses informasi tersebut dengan cepat, praktis serta mudah ". Senada dengan ide dari Askot MK, perwakilan FKA LKM Kec. Jiwan sangat mendukung upaya tersebut. " Jika kita punya showroom Produk KSM melalui Website hal ini menjadi sesuatu yang baik dan patut di kembangkan " tutur Pak Imam selaku wakil FKA Kec. Jiwan.

Kegiatan pada pertemuan rutin UPK - Sekretaris Kec. Jiwan ditutup oleh Askot Mandiri Kab. Madiun, Bapak Endra menyimpulkan bahwa, Pertama upaya penanganan kekumuhan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan salah satunya adalah alokasi laba bersih UPK yang dihasilkan di tiap tahunnya. Kedua upaya pengembangan KSM dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Universitas dalam hal pemasaran produk KSM melalui Website, untuk itu UPK diharapkan mempunyai katalog produk KSM yang di binanya. 

Sekian dulu dulur.....semoga cerita ini menginspirasi dan bermanfaat bagi para pembaca, salam seduluran dari kami Tim Fasilitator kabupaten Madiun.



Thursday, May 2, 2019

2:09 PM

Wujud Kolaborasi Desa Bibrik sebagai Upaya Pengurangan Kumuh



Oleh : Hardiana Septia Kurniasari, ST
Faskel Sosial Madiun 1


Dulur… Kolaborasi dalam kegiatan penanganan dan pencegahan kumuh menjadi suatu kebutuhan, mengingat pendanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kumuh yang tertuang  baik dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dimasing masing desa maupun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Perkotaan (RP2KPKP) di tingkat kabupaten/kota,  tidaklah memungkinkan jika hanya menggunakan satu sumber pendanaan, sehingga sangatlah wajar jika Kolaborasi menjadi “harga mati” dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kumuh.

Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas terkait kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Menurut Kusnandar : 2013, Kolaborasi adalah suatu proses partisipasi beberapa orang ataupun kelompok organisasi untuk bekerja sama mencapai hasil tertentu. Ilza: 2011 menyatakan Kolaborasi adalah bentuk kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan sekaligus melahirkan kepercayaan diantara pihak terkait. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kolaborasi adalah segala bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok orang dalam bidang tertentu.

Bagaimana penerapaan kolaborasi di Program KOTAKU ?, Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi dengan “Platform Kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat
Adapun, Prinsip-prinsip kolaborasi yang mendasari dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh adalah:
1.        Partisipasi/Participation
2.        Akseptasi/Acceptable
3.        Komunikasi/Communication
4.        Percaya/Trust
5.        Berbagi/Share

Dulur…..Desa Bibrik adalah salah satu desa di Kecamatan Jiwan yang merupakan lokasi Program Kotaku. LKM bersama Pemerintah Desa telah berupaya untuk mengimplementasikan konsep kolaborasi dalam upaya mengurangi 7 permasalahan kekumuhan sekaligus merubah citra kawasan dengan mewujudkan desa wisata yaitu sebagai “Destinasi Wisata Edukasi dan Kuliner Desa Bibrik”.

Kolaborasi dalam pengurangan 7 permasalahan kekumuhan yang telah dilaksanakan di Desa Bibrik berasal dari berbagai sumber pendanaan antara lain APBD II TA 2018 melalui Dinas PKP Kabupaten Madiun, DAK Perumahan TA 2018, Dana Desa 2017-2018, Laba UPK serta swadaya masyarakat. Pada tahun anggaran 2017 pembangunan dan perbaikan jalan telah dilaksanakan melalui kegiatan dana desa sebesar Rp. 309.160.000,- melalui kegiatan pembangunan jalan rabat beton dan jalan aspal.

Tahun anggaran 2018 kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pembangunan jalan paving sepanjang 170 meter sebagai penunjang destinasi wisata dan kuliner yang terletak di RT 9 dan 10 melalui dana APBD II Kabupaten Madiun dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000000,- . Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan jalan paving sepanjang 95 meter melalui Dana Desa TA 2018 di kawasan yang sama yaitu RT 11 dan 13 yang juga merupakan kawasan destinasi wisata sebesar Rp. 67.328.000,-. Selain itu, alokasi dana desa tahun anggaran 2018 juga dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan jalan rabat beton. Hal itu dikarenakan masih banyaknya jalan di Desa Bibrik yang kondisinya kurang baik. Singkatnya total pendanaan hasil kegiatan kolaborasi dalam pengurangan 7 indikator kekumuhan di Desa Bibrik dari tahun 2017 hingga 2018 sebesar Rp. 1.030.912.000,-. Jumlah penerima manfaat sebanyak 666 KK yang terdiri dari 980 laki-laki dan 986 perempuan, serta 427 KK MBR penerima manfaat.    

Lalu, masih perlukah kolaborasi….??  Jika kita menelaah kembali tujuan dari penanganan kumuh maka kolaborasi sangatlah penting dan menjadi kebutuhan dasar dalam setiap kegiatan khususnya yang telah tercantum dalam RPLP. Hal itu dikarenakan Desa Bibrik merupakan salah satu lokasi pencegahan yang tidak memperoleh Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) sehingga perlu dukungan melalui kegiatan kolaborasi baik dari Dana Desa, DAK, APBN, APBD I, APBD II, swasta, laba UPK maupun sumber pendanaan lainnya demi terciptanya permukiman layak huni dan berkelanjutan.

Jika kita cermati, permasalahan utama di Desa Bibrik yaitu terkait masalah persampahan. Agar dapat menyelesaikan masalah persampahan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dan sumber pendanaan. Bagaimana caranya…?? Perlu adanya suatu wadah yaitu berupa Forum Kolaborasi. Forum Kolaborasi merupakan sarana komunikasi bagi proses fasilitasi dan mediasi yang menghubungkan pihak- pihak di dalamnya dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, stakeholder, lembaga CSR, maupun masyarakat. Diharapkan melalui forum kolaborasi tersebut masing-masing stakeholder dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Bibrik sehingga nantinya diperoleh pembagian peran dalam penyelesaian masalah tersebut. Besar harapan dengan adanya kolaborasi maka permasalahan 7 indikator kekumuhan dapat terselesaikan. Sehingga nilai kekumuhan akan berkurang mencapai nilai dibawah 19 (tidak kumuh).
Kesimpulannya, dalam upaya pengurangan kekumuhan perlu adanya Kolaborasi dan berbagi peran baik dari segi perencanaan, pendanaan, tenaga, pelaksanaan, hingga pemeliharaan demi terwujudnya lingkungan yang asri dan bebas kumuh.
 
Sekian dulu dulur….. Semoga kegiatan kolaborasi dalam upaya mengurangi kekumuhan serta mewujudkan Desa Bibrik sebagai “Destinasi Wisata Edukasi dan Kuliner” dapat terlaksana dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat. Mari Bersama Berkolaborasi dan Wujudkan Keterpaduan untuk Pencapaian Pengurangan Kumuh. Salam Hormat bagi Pemerintah Desa Bibrik, Dinas PKP Kabupaten Madiun, LKM Makmur Sentosa, PJP 9 10 dan pihak-pihak lain yang telah mendukung pembangunan dan pelaksanaan kegiatan di Desa Bibrik.

Thursday, February 28, 2019

8:03 AM

Sustainable Development Goals (SDGs)


Dulur… tentunya kita pernah mendengar istilah MDGs ( Milenium Development Goals ) atau Tujuan Pembangunan Milenium, dimana adalah sebuah paradigma pembangunan global yang  dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang  sangat  mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Dimana paket arah pembangunan global dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
4. Menurunkan Angka Kematian Anak,
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
6. Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti. Apa saja sih 17 tujuan pembangunan berkelanjutan..??? , mari kita kupas satu per satu.

      1. Tanpa Kemiskinan
  Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.





2.   Tanpa Kelaparan
    Tujuan ini berbicara tentang menjamin bahwa semua orang dapat menikmati makanan yang aman dan bernutrisi sepanjang tahun


3.   Kehidupan Sehat dan Sejahtera
    Tujuan ini berbicara tentang membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur

      4.   Pendidikan Berkualitas
       Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana

      5.   Kesetaraan Gender
  Tujuan ini berbicara tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.

       6.   Air Bersih dan Sanitasi Layak
   Tujuan ini berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

       7.   Energi bersih dan terjangkau
    Tujuan ini berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap energy terbarukan

        8.   Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
    Tujuan ini berbicara tentang menciptakan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi bagi semua




      9.   Industri, Inovasi dan Infrastruktur
   Tujuan ini berbicara tentang memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat terhubung dengan seluruh dunia.



      10.   Berkurangnya Kesenjangan
      Tujuan ini berbicara tentang mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin




      11.   Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
    Tujuan ini adalah mengenai memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi.




      12.   Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab
    Tujuan ini berbicara tentang mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap Bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya.



      13.   Penanganan Perubahan Iklim
      Tujuan ini berhubungan dengan cara menghadapi dampak dari pemanasan global




      14.   Ekosistem Laut
      Tujuan ini berhubungan dengan melindungi pantai dan lautan




       15.   Ekosistem Daratan
      Tujuan ini berhubungan dengan melindungi sumber daya alam dan margasatwa




    16.   Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
    Tujuan ini berberbicara tentang menjaga keamanan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif



        17.   Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
      Tujuan ini berberbicara tentang bekerjasama pada tingkat global untuk mencapai SDGs dan mewujudkan Agenda Pasca-2015 yang telah disetujui.




Sekian Dulu Dulur.......Sedikit gambaran terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, semoga bermanfaat. Salam Seduluran dari kami Fasilitator Kabupaten Madiun.