Program KOTAKU Kabupaten Madiun

Program KOTAKU Kabupaten Madiun


Breaking


PROGRAM KOTA TANPA KUMUH ( KOTAKU ) KABUPATEN MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR • Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan • Lokasi Pendampingan Program Kotaku berada di Kecamatan Jiwan ( 14 Desa ) : Bukur, Bibrik, Bedoho, Grobogan, Jiwan, Kincang Wetan, Klagen Serut, Kwangsen, Metesih, Ngetrep, Sambirejo, Sukolilo, Teguhan, dan Wayut
Showing posts with label Artikel. Show all posts
Showing posts with label Artikel. Show all posts

Tuesday, January 7, 2020

11:36 AM

Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Program KOTAKU

Kegiatan pinjaman bergulir dalam Program KOTAKU ( Kota Tanpa Kumuh ) berpengaruh secara signifikan dalam penguatan ekonomi masyarakat. Dengan konsep pemberian modal kerja dalam pengembangan usaha produktif masyarakat berpenghasilan rendah tanpa anggunan. Jasa pinjaman dibebankan kepada peminjam tidak semata mata bertujuan memperkaya lembaga yang mengelolah, tetapi lebih ditekankan untuk berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan , sosial maupun ekonomi di masyarakat. Artinya di setiap akhir tahun hasil dari laba bersih kegiatan pinjaman bergulir dialokasikan untuk penyelesaian permasalahan lingkungan (permasalahan kekumuhan), sosial (penguatan kapasitas melalui pelatihan) dan penyelesaian permasalahan permodalan masyarakat berpenghasilan rendah (kegiatan pinjaman bergulir).

Kegiatan pinjaman bergulir di lokasi dampingan Program KOTAKU Kabupaten Madiun berada di Kec. Jiwan berjalan sejak tahun 2009, yang saat itu Program yang berjalan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM MP ). PNPM MP bertransformasi menjadi Program KOTAKU pada tahun 2016. Kegiatan pinjaman bergulir yg telah berjalan kurang lebih 10 tahun di masing masing desa status bulan November 2019 jika di akumulasi skala kecamatan Jiwan telah memiliki asset sebesar Rp. 2.975.894.908 dengan modal awal baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Madiun sebesar Rp. 1.403.000.000. Kegiatan pinjaman bergulir ini di kelola oleh Unit Pengelola Keuangan ( UPK ) di masing masing desa yang merupakan bagian dari Unit Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau yg lebih dikenal LKM. Usaha kecil masyarakat yang mulai bergeliat tumbuh dan berkembang sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal kerja tanpa anggunan yang dikembangkan oleh LKM melalui UPK. 

Peminjam yang akan mengakses dana pinjaman bergulir diwajibkan untuk membentuk kelompok yang dinamakan KSM ( Kelompok Swadaya Masyarakat ) dengan minimal keanggotaan 5 orang. KSM yang telah terbentuk selain mendapatkan pinjaman modal kerja , mereka juga akan dibina oleh LKM dengan diberikan pelatihan yang menunjang pengembangan usahanya. Salah satu contoh yang sudah terlaksana tahun 2019 di Desa Kwangsen yaitu pelatihan pembuatan buket bunga dan Desa Kincang Wetan berbentuk pelatihan kewirausahaan. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha yg tergabung dalam KSM guna pengembangan usahanya. Jumlah KSM yang aktif status bulan November 2019 yang berada di 14 desa adalah 418 KSM dengan jumlah anggota sebanyak 2.190 orang peminjam. Salah satu peminjam yaitu Bu Paerah dari desa kwangsen menuturkan "Kemudahan mendapatkan modal tanpa agunan dari UPK telah membantu saya dalam mengembangkan usaha jamu, sebelumnya saya harus gendong jamu yang akan saya jual, setelah dapat pinjaman modal dari UPK saya dapat membuat rombong dan sepeda dalam menjajakan jamu, dulu saya hanya jualan sekitar desa sekarang saya dapat jual sampai ke luar desa". Penghasilan dari penjualan jamu bu paerah yang sebelumnya hanya Rp. 50.000 per hari, setelah mengakses pinjaman dari UPK mengalami peningkatan menjadi Rp. 180.000 per hari. Dengan pendapatan per hari yang meningkat, alhasil bu paerah mampu membayar angsuran di UPK dengan lancar serta mampu mencukupi kebutuhan sehari harinya.   

Kesimpulannya, bahwa Program KOTAKU tidak hanya berkutat pada persoalan penanganan kekumuhan, tetapi juga berperan dalam menguatkan ekonomi masyarakat. Dengan kegiatan pinjaman bergulir yang berkembang dengan baik akan berkontribusi besar, baik penanganan persoalan lingkungan kumuh, penguatan kapasitas, maupun penguatan modal kerja usaha masyarakat berpenghasilan rendah. 

Friday, November 8, 2019

2:20 PM

Menangani Kumuh, LKM Andalkan Kolaborasi

oleh 
Denok Yuliati
Askot KK Cluster 1 Madiun


Konsep dasar program Kotaku adalah “membangun kolaborasi untuk percepatan dan efektivitas penanganan kumuh”. Berkaitan dengan konsep dasar tersebut maka diperlukan perubahan paradigma. Pertama, LKM dan masyarakat mampu menjadi pelaku utama di Desa atau lingkungannya. Kedua, Pemda, Pokja PKP dan Stakeholder menjadi pelaku utama di tingkat kawasan / kabupaten.

Penanganan kumuh tidak sekedar focus pada Bantuan Dana Investasi (BDI) ataupun Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) saja. Melainkan diperlukan upaya kolaborasi dari, oleh dan untuk semua pihak. Agar penanganan kumuh berjalan dengan efektif, maka perlu untuk :
  1. Memastikan Kolaborasi dalam Penyepakatan Baseline Kumuh
  2. Memastikan Kolaborasi dalam Perencanaan Penangan Kumuh
  3. Memastikan Kolaborasi dalam Memorandum Program untuk Kawasan Prioritas Kumuh
  4. Memastikan Kolaborasi Program berbagai pihak
  5. Memastikan Kolaborasi dalam Pendanaan berbagai pihak
  6. Memastikan Kolaborasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan hasil kegiatan
  7. Memastikan Kolaborasi pada kegiatan – kegiatan lainnya

Kecamatan Jiwan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun yang terdiri dari 14 (empat belas) desa. Yang mana sejak tahun 2009 keempat belas desa tersebut menjadi dampingan PNPM Mandiri Perkotaan yang kemudian berganti menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sejak tahun 2015, LKM tidak mendapatkan dana bantuan terkait penanganan permasalahan kumuh. Mengingat penuntasan permasalahan kumuh menjadi misi pokok Program KOTAKU, maka kolaborasi menjadi sebuah keharusan.

Pada tahun 2019 Pokja PKP memfasilitasi penyusunan SK Kumuh Kabupaten Madiun dari hasil kajian RP2KPKP yang disusun pada tahun 2018. Terdapat 10 kawasan kumuh di Kabupaten Madiun dimana 4 (empat) kawasan kumuhnya terletak di Kecamatan Jiwan. Yaitu di desa Jiwan, Sukolilo, Metesih, dan Kwangsen. Dengan kondisi yang sedemikian rupa,  kolaborasi merupakan ikhtiar wajib bagi pelaku di tingkat desa / lingkungan maupun di tingkat kawasan / kabupaten. Sebuah tantangan berat untuk mewujudkan kolaborasi, namun tidak ada hal yang mustahil jika semua pihak berusaha.

Hal inilah yang mendasari LKM,Pemerintahan Desa, dan masyarakat menggadang kolaborasi dapat menjadi solusi permasalahan yang berkaitan dengan kekumuhan di  lingkungannya. Kesadaran yang utama adalah perlunya satu perencanaan desa yang menyeluruh dan mencakup semua aspek termasuk aspek kumuh. Di satu sisi, LKM memfasilitasi masyarakat menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Seluruh desa telah melakukan konsolidasi RPLP ke dalam perencanaan desa, sehingga menjadi satu perencanaan yang bersinergi.  Dan dalam realisasinya, banyak Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan dengan outcome penanganan kumuh di desa masing – masing.

Sedangkan untuk kegiatan yang  tidak dapat diselesaikan dengan swadaya maupun pembiayaan Pemerintahan Desa, maka perlu menggandeng OPD maupun forum CSR. Keberhasilan kolaborasi di Kecamatan Jiwan dapat dilihat dari pendanaan kegiatan kolaborasi yang digelontorkan melalui pendanaan APBN, APBD I, APBD II, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa / Alokasi Dana Desa, Forum CSR, dan swadaya. Berikut capaian kolaborasi di Kecamatan Jiwan 

Tabel Capaian Kolaborasi Kabupaten Madiun
Sumber : SIM KOTAKU, Realisasi Non BDI (Oktober 2019)

Capaian kolaborasi di atas bukan hanya berbentuk kegiatan infrastruktur saja, melainkan meliputi kegiatan social dan ekonomi sebagai salah satu upaya penghidupan berkelanjutan. Sebagai contoh adalah kegiatan kolaborasi di Desa Bibrik. Yakni upaya pengembangan wisata edukasi dengan mmemaksimalkan potensi budidaya lele, jamur dan ayam panggang. bahkan kolaborasi yang dilakukan antara LKM, pemerintahan desa, Dinas PKP, dan  Dinas Pariwisata. Hebatnya lagi, Desa Bibrik tidak berpuas diri, justru semakin semangat untuk melakukan kolaborasi karena sudah memiliki rencana pengembangan desa yang tertuang dalam pra design.

Keberhasilan Desa Bibrik membuat beberapa desa yang lain tertantang untuk semakin menggali potensi kolaborasi. Alhamdulillah, gayung bersambut. Melalui serangkaian lobby dan konsultasi, Dinas PKP merencanakan pengalokasian kegiatan kolaborasi untuk seluruh desa di Kecamatan Jiwan pada tahun 2020. Dan LKM akan dipercaya sebagai penanggung jawab kegiatan kolaborasi yang pada saat ini sudah masuk tahapan perencanaan kegiatan dan survey lokasi.

Demikianlah, perjuangan meraih kolaborasi di Kecamatan Jiwan. Tantangan tidak membuat surut langkah maupun mati semangat. Tetap semangat dalam penanganan kumuh melalui Program Kotaku. Untuk itu marilah sama – sama memposisikan Program Kotaku sebagai ladang amal kita bersama. Melalui usaha mensejahterakan MBR dan meningkatkan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.  Aamiin.

Thursday, November 7, 2019

11:01 AM

Keberhasilan Ekonomi Bergulir Wujud Kemandirian Masyarakat

Oleh
Ahmad Rofiqi
Askot MK Cluster 1 Madiun


Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) merupakan salah satu unit Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) yang berfungsi sebagai pengelola keuangan dimana aktifitas utama UPK adalah memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan syarat dan ketentuan tertentu yang bertujuan menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin untuk pengembangan usaha. Aktifitas meminjamkan dana ini, sering disebut dengan “ Kegiatan Ekonomi Bergulir (Ekolir)”.

Kegiatan ekonomi bergulir UPK di Kabupaten Madiun khususnya Kecamatan Jiwan di kenalkan pertama kali tahun 2009 pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP). Modal Awal Kegiatan Ekolir ini di peroleh dari Alokasi APBN dan Dana Sharing APBD Kabupaten/Kota yang di salurkan ke desa/ kelurahan melalui LKM yang sering disebut dengan Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ). BLM yang di terima oleh LKM akan di pergunakan untuk 3 kegiatan (Tri daya) yaitu untuk Kegiatan Ekonomi Bergulir, Kegiatan Infrastruktur, Kegiatan Sosial sesuai dengan Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP).

Kegiatan Infrastruktur di gunakan untuk pembangunan sarana dan prasara desa/ kelurahan yang dibutuhkan, intinya dana infrastruktur digunakan untuk mengatasi permasalahan permasalahan infrastruktur di desa/ kelurahan, dan dana untuk kegiatan infrastruktur ini bersifat sekali pakai dan habis. Kegiatan sosial di gunakan untuk peningkatan SDM, baik untuk peningkatan kapasitas, bantuan bantuan bersifat sosial lainnya. Dana yang teralokasikan untuk kegiatan sosial ini, sama dengan dana untuk alokasi lingkungan yakni bersifat sekali pakai habis, Sedangkan untuk kegiatan ekonomi bergulir di gunakan sebagai modal usaha bagi kelompok masyarakat miskin yang produktif dengan tujuan untuk peningkatan pendapatan anggota kelompoknya yang bersifat berkelanjutan.

Perjalanan UPK dalam melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi banyak tantangan yang di hadapi antara lain tidak seimbangnya antara tanggungjawab yang di emban dengan hak yang di terima dan keharusan belajar UPK dalam membukukan dan mengelola pinjaman, sedangkan dari external, diantaranya besarnya tunggakan dana yang dipinjamkan karena anggapan bahwa dana tersebut adalah dana pemerintah yang dihibahkan sehingga tidak perlu di kembalikan dan lain sebagainya. Dengan banyaknya tantangan tidak lantas membuat pengurus UPK menyerah. penguatan kelembagaan, sosialisasi kegiatan pinjaman bergulir kepada masyarakat secara continue, dan koordinasi secara intens dengan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan kegiatan ekonomi bergulir.

Impact kegiatan ekonomi bergulir kepada masyarakat selain menyelesaikan persoalan modal usaha kepada masayarakat miskin juga menyelesaikan permasalahan infrastruktur, kapasitas SDM, maupun untuk permodalan. Kegiatan ekonomi bergulir bergerak tidak semata-mata mencari keuntungan namun juga pemberdayaan. Pemanfaatan dana hasil jasa dari kegiatan ekonomi bergulir di tiap tahunnya akan dikembalikan ke masyarakat kembali berupa alokasi untuk kegiatan lingkungan, sosial dan penambahan modal ekonomi bergulir. Pemerataan pembangunan masyarakat melalui hasil laba bersih kegiatan ekonomi bergulir tidak mustahil dapat terwujud.

Modal Awal Pinjaman Bergulir masing masing desa di kecamatan jiwan berbeda sesuai dengan kebutuhan. Jika di akumulasikan skala kecamatan jiwan yang notabanenya lokasi dampingan Program Kotaku modal awal pinjaman bergulir sebesar Rp. 1.403.000.000 dengan total asset per 30 September 2019 sebesar Rp. 2.906.692.838 dan pinjaman yang beredar di KSM sebesar Rp. 2.345.875.000, artinya kegiatan pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 ini berjalan dengan cukup baik. KSM penerima manfaat yang terlayani per 30 September 2019 mencapai 416 KSM dengan jumlah penerima manfaat 2.167 orang, sebagian besar penerima manfaat adalah ibu ibu sebanyak 1.628 orang.

Bersama ini kami mengajak kepada masyarakat, marilah berbenah diri dan meluruskan pemahaman “miring” terhadap dana pemerintah untuk kegiatan dana bergulir. saya peduli, anda peduli, kami peduli terhadap pengelolaan kegiatan ekonomi bergulir dapat mewujudkan kemandirian masyarakat. Mari kita rawat dan kembangkan kegiatan ekonomi bergulir guna mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Berikut bukti nyata dalam pemanfaatan alokasi laba bersih UPK dari hasil kegiatan pinjaman bergulir

Wednesday, October 30, 2019

8:58 AM

RPLP sebagai Rujukan Perencanaan Bersama


 Oleh :
Hardiana Septia Kurniasari
Faskel Bidang Sosial Tim Madiun 1


“Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan” merupakan tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat desa/kelurahan. Program KOTAKU dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh melalui “platform kolaborasi” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu kegiatan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan perlu adanya perencanaan di tingkat kelurahan/desa. Perencanaan tingkat kelurahan/desa adalah proses perencanaan di wilayah kelurahan/desa secara partisipatif dalam rangka penataan perumahan dan permukiman yang menghasilkan produk perencanaan yaitu dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). RPLP adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa berjangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP), berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita‐cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka, serta mendukung kesiap‐siagaan masyarakat terhadap bencana. Dokumen RPLP ini disusun oleh masyarakat didampingi oleh Pemerintah Daerah, fasilitator maupun tim ahli perencanaan kota. Dokumen RPLP mengidentifikasi kebutuhan investasi maupun sumber-sumber pembiayaannya melalui rencana aksi dan rencana investasi yang didukung oleh semua pihak. Selanjutnya dokumen RPLP ini disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui LKM, kemudian disepakati oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dokumen RPLP disusun melalui serangkaian rembug dan FGD guna menemukenali persoalan dan potensi kawasan permukiman desa/kelurahan, serta merumuskan rencana penataan permukiman kumuh dan arah pengembangannya di masa mendatang. Untuk itulah dokumen RPLP di setiap kelurahan/desa disusun dengan pendekatan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, menggunakan basis data yang sama, yakni: Data Baseline. Data Baseline tersebut juga disusun secara partisipatif dan difasilitasi oleh tim pendamping Program KOTAKU. Dokumen RPLP ini menjadi asset masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kabupaten/kota, bahkan lebih luas menjadi aset negara. RPLP beserta data baseline yang ada didalamnya dapat digunakan oleh pemerintah, dunia usaha dan para pihak yang ingin berkontribusi, berkolaborasi guna merealisasikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat kawasan desa/kelurahan sehingga tepat sasaran di wilayah bersangkutan.

Setidaknya, ada 19 indikator RPLP Berkualitas Baik. Pertama, menggunakan Data Baseline Update (7 Aspek, 19 Parameter). Dua, menggunakan delineasi kumuh yang telah disepakati. Tiga, memiliki profil permukiman. Empat, memiliki profil permukiman kumuh. Lima, memiliki peta tematik infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Enam, memiliki kebutuhan investasi sejalan dengan data baseline dan persoalan. Tujuh, memiliki kajian safeguard (sosial dan lingkungan). Delapan, memiliki analisis keterkaitan 7 aspek dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat (analisis potensi dan masalah). Sembilan, memiliki kajian kebijakan kota dalam dokumen RP2KPKP/SIAP yang dijabarkan dalam dokumen RPLP yang terkait dengan persoalan permukiman dan kekumuhan kelurahan. Sepuluh, memiliki harmonisasi/sinkronisasi perencanaan kawasan kumuh kota dengan rencana penanganan kumuh kelurahan (skala lingkungan). Sebelas, RPLP telah dikonsultasikan dengan lembaga tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Dua belas, RPLP telah dilakukan harmonisasi/sinkronisasi antar-kelurahan yang berbatasan di bawah koordinasi camat. Tiga belas, dokumen telah disahkan dan digunakan sebagai bagian perencanaan kelurahan dan diimplementasikan. Empat belas, memiliki Rencana Kegiatan Tridaya (LSE) dalam kurun waktu 5 tahun dengan menampilkan sumber pembiayaan kolaboratif. Lima belas, memiliki rencana kegiatan prioritas tahunan, telah dilakukan simulasi pengurangan kumuh utama secara efektif. Enam belas, memiliki rencana pencegahan kumuh. Tujuh belas, memiliki rencana livelihood. Delapan belas, memiliki Aturan Bersama. Sembilan belas, memiliki rencana pengelolaan kawasan (estate management).

Selanjutnya, mengenai RPLP Terkonsolidasi, yakni "Satu Data, Satu Perencanaan, Satu Peta". Satu data: data yang sama dan disepakati; Satu Perencanaan: Kebijakan dan Skenario Penanganan Kumuh yang Saling Melengkapi; Satu Peta: Sinkronisasi rencana investasi dan kegiatan.
Satu Data berarti: Data yang sama dan disepakati
1.  Luas permukiman kumuh di RPLP sama dengan luas kumuh di Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).  Luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota dalam RP2KP-KP dan RPLP memiliki luas kumuh yang sama, sehingga perencanaan yang diterapkan memiliki kesamaan dalam hasil outcome penanganan kumuh.
2. Data Baseline yang sama. Basis data baseline yang dipakai pada RP2KP-KP dan RPLP menggunakan data yang sama dan sudah disepakati bersama. Pemilihan kegiatan penanganan kumuh direncanakan untuk pengurangan kumuh yang dapat dipertanggungjawabkan dan disepakati bersama antara pemda dengan masyarakat.

Satu Perencanaan berarti: Kebijakan dan Skenario Penanganan Kumuh yang Saling Melengkapi.
1. Penetapan Delineasi Kumuh. Kebijakan penetapan delineasi kawasan kumuh tergambarkan dalam sebaran kumuh kota. Delineasi ini mendukung koneksitas kegiatan skala kawasan dan skala lingkungan. Hubungan antara keduanya harus tergambar dalam peta keterpaduan penanganan kumuh.
2. Roadmap penanganan kumuh. Kebijakan dalam RP2KP-KP merupakan kebijakan penanganan kumuh kota, sedangkan RPLP merupakan implementasi menjabarkan kebijakan RP2KP-KP. Data yang ada di RPLP dapat menjadi input dalam RP2KP-KP apabila dalam kebijakan kota belum memuat pola penanganan untuk kawasan yang termuat dalam RPLP. Ada proses umpan balik yang saling melengkapi rencana pentahapan pengurangan kumuh yang direncanakan di RP2KP-KP digunakan dalam pola penanganan kumuh di RPLP.

Satu Peta berarti: Sinkronisasi Rencana Investasi dan Kegiatan:
1. Rencana Investasi dan Kolaborasi. Rencana investasi dan kolaborasi kegiatan skala lingkungan antarkelurahan dalam satu kawasan delineasi, yaitu menyatukan jenis kegiatan dan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai yang telah diskenariokan dalam konsep dan skenario skala kawasan Memorandum Program penanganan dalam kawasan.
2.  Peta keterpaduan
Penanganan skala lingkungan antara kelurahan yang masuk dalam delineasi kawasan maupun penanganan skala kawasan harus disinkronkan agar penanganan kumuh memberikan dampak yang efektif bagi kelurahan di sekitarnya. Peta keterpaduan memberikan gambaran pentahapan penanganan kumuh secara spasial. Peta ini harus memuat kegiatan, volume, dan waktu pelaksanaan.

Kedudukan dokumen RPLP perlu diintegrasikan kedalam Renstra Kecamatan, agar dapat masuk kedalam proses Musrenbang Kecamatan, Rencana Kerja Kecamatan (Renja). Dari hasil kesepakatan di tingkat Kecamatan selanjutnya diajukan ke Musrenbang kabupaten/Kota sebagai landasan untuk masuk dalam proses penyepakatan Rencana penganggaran pembangunan kelurahan (RKP). Proses integrasi ini dipandang perlu dilakukan sesuai jadwal sistem perencanaan pembangunan daerah. Melalui proses integrasi ini tentunya memberikan peluang lebih besar implementasi perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat desa/kelurahan mendapatkan pembiayaan pembangunan dari APBD maupun dari sumber-sumber pembiayaan lain secara kolaborasi.

Dari penjelasan diatas, kita ketahui bahwa RPLP memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan, RPLP yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat melalui serangkaian rembug, FGD, survei kondisi lapang, pemberikan konsep, ide, dan gagasan tertuang rencana peningkatan dan pencegahan permukiman kumuh selama 5 tahun yang dapat dijadikan rujukan perencanaan bersama baik oleh pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kabupaten/kota, swasta, badan usaha maupun masyarakat. Didalam RPLP juga terdapat aturan bersama terkait penataan lingkungan permukiman. Aturan bersama ini dibuat dan disepakati oleh masyarakat sebagai tindak lanjut dan implementasi dari disusunnya RPLP. Dengan demikian dokumen RPLP yang telah disusun menjadi dokumen yang hidup (living document) karena betul-betul menjadi acuan masyarakat dalam mengelola lingkungan permukimannya.

Selain itu, agar RPLP yang telah disusun tetap menjadi dokumen hidup dan rujukan bersama dalam setiap perencanaan penataan lingkungan permukiman, maka perlu adanya kegiatam pemasaran ide, gagasan dan konsep yang ada. Pemasaran dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pemasaran internal yaitu dengan memasarkan kepada masyarakat dan stakeholder desa/kelurahan masing-masing. Sedangkan pemasaran eksternal dilakukan dengan memasarkan kepada pihak luar baik pemerintah, dunia usaha, swasta, perguruan tinggi LSM, dll. Dengan demikian hasil akhir yang diharapkan yaitu ide, gagasan dan konsep yang tertuang dalam RPLP dapat diimplementasikan oleh berbagai stakeholder.

8:19 AM

Kemandirian KSM dan Penghidupan Berkelanjutan

Oleh
Ahmad Rofiqi
Askot MK Cluster 1 Madiun

Kelompok Swadaya Masyarakat yang sering di sebut dengan KSM selalu di identikkan dengan pelaksana dan pemanfaat kegiatan, contohnya KSM kegiatan Pinjaman Bergulir adalah kelompok penerima manfaat pinjaman bergulir, KSM kegiatan infrastruktur merupakan kelompok pelaksana kegiatan infrastruktur, begitupun KSM kegiatan sosial adalah kelompok pelaksana kegiatan sosial. KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya visi, kebutuhan dan kepentingan yang sama. Tujuan pembangunan KSM adalah mewujudkan KSM KSM yang berdaya yang mampu memecahkan persoalan mereka secara mandiri dan mampu mencapai tujuan melalui tindakan bersama.  

KSM kegiatan Pinjaman bergulir dalam satu kelompok terdiri dari anggota yang mempunyai usaha yang berbeda ataupun usaha sejenis dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Pada umumnya dalam satu Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) masing masing individu mempunyai kemampuan yang berbeda beda sehingga perlu di manage agar KSM mampu untuk bersaing dan mempunyai penghidupan yang berkelanjutan (sustainable).

Kemandirian KSM merupakan salah satu tujuan dalam Program Kotaku, dalam Program KOTAKU pengukuran KSM dibedakan menjadi tiga tahapan, yaitu tahap Tunas, Tumbuh, dan Kembang. Penilaian tingkatan kelompok tersebut meliputi adanya pertemuan rutin kelompok, tingkat kehadiran saat pertemuan, agenda pertemuan, tabungan kelompok, adanya aturan main kelompok, pengembalian pinjaman, pencatatan keuangan yang benar, rekening kelompok aman, Mempunyai kegiatan dengan pihak luar, dan adanya pembahasan terhadap perkara kritis yang di hadapi oleh kelompok. Dalam setiap tahapan mempunyai syarat penilaian yaitu pada nilai berapa kelompok tersebut di katakan kelompok tunas, kelompok tumbuh dan kelompok berkembang.

Kelompok yang telah kembang adalah kelompok yang mempunyai managemen dalam mengatur kelompoknya, sehingga mampu beradaptasi dan mampu mengatasi permasalahan kelompok. Permasalahan kelompok bisa saja  timbul di awal kelompok berdiri saat KSM Tunas, saat kelompok tumbuh maupun saat kelompok berkembang. Maka dari itu, pertumbuhan KSM tidak selalu mulus, ada yang masih tunas kemudian mati, ada yang sudah tumbuh atau berkembang kemudian mengalami kemunduran dan akhirnya mati. Sehingga perlu adanya cara dan upaya agar kelompok ini bisa tetap bertahan dan suistanble.

Pengukuran Perkembangan Kelompok KSM dalam Program Kotaku, selaian di lihat dari segi intern (kekuatan kelembagaan) juga di lihat dari segi ekstern, yakni mempunyai kegiatan dengan pihak luar. Banyak bentuk kegiatan dengan pihak luar yang bisa dilakukan seperti kerjasama dalam hal modal, bahan baku, ataupun pemasaran dan kerjasama dengan pihak luar.

KSM yang mandiri dan berkategori kembang adalah salah satu ujung tombak dalam mewujudkan konsep penghidupan berkelanjutan ( Sustainable Livelihood ), karena KSM yang berkategori kembang akan mampu dan mudah dalam mengelola  5 sumberdaya ( Pentagonal Asset ) yaitu sumber daya manusia, sumberdaya ekonomi, sumberdaya infrastruktur, sumberdaya alam, dan sumberdaya sosial. sehingga KSM akan mampu membawa anggotanya serta lingkunganya berbenah untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Dengan KSM berkategori kembang, usaha akan lancar, yang berimbas pada kebutuhan tenaga kerja yang secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat serta kesejahteraan penghidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

Thursday, February 28, 2019

8:03 AM

Sustainable Development Goals (SDGs)


Dulur… tentunya kita pernah mendengar istilah MDGs ( Milenium Development Goals ) atau Tujuan Pembangunan Milenium, dimana adalah sebuah paradigma pembangunan global yang  dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang  sangat  mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Dimana paket arah pembangunan global dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
4. Menurunkan Angka Kematian Anak,
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
6. Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti. Apa saja sih 17 tujuan pembangunan berkelanjutan..??? , mari kita kupas satu per satu.

      1. Tanpa Kemiskinan
  Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.





2.   Tanpa Kelaparan
    Tujuan ini berbicara tentang menjamin bahwa semua orang dapat menikmati makanan yang aman dan bernutrisi sepanjang tahun


3.   Kehidupan Sehat dan Sejahtera
    Tujuan ini berbicara tentang membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur

      4.   Pendidikan Berkualitas
       Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana

      5.   Kesetaraan Gender
  Tujuan ini berbicara tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.

       6.   Air Bersih dan Sanitasi Layak
   Tujuan ini berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

       7.   Energi bersih dan terjangkau
    Tujuan ini berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap energy terbarukan

        8.   Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
    Tujuan ini berbicara tentang menciptakan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi bagi semua




      9.   Industri, Inovasi dan Infrastruktur
   Tujuan ini berbicara tentang memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat terhubung dengan seluruh dunia.



      10.   Berkurangnya Kesenjangan
      Tujuan ini berbicara tentang mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin




      11.   Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
    Tujuan ini adalah mengenai memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi.




      12.   Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab
    Tujuan ini berbicara tentang mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap Bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya.



      13.   Penanganan Perubahan Iklim
      Tujuan ini berhubungan dengan cara menghadapi dampak dari pemanasan global




      14.   Ekosistem Laut
      Tujuan ini berhubungan dengan melindungi pantai dan lautan




       15.   Ekosistem Daratan
      Tujuan ini berhubungan dengan melindungi sumber daya alam dan margasatwa




    16.   Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
    Tujuan ini berberbicara tentang menjaga keamanan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif



        17.   Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
      Tujuan ini berberbicara tentang bekerjasama pada tingkat global untuk mencapai SDGs dan mewujudkan Agenda Pasca-2015 yang telah disetujui.




Sekian Dulu Dulur.......Sedikit gambaran terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, semoga bermanfaat. Salam Seduluran dari kami Fasilitator Kabupaten Madiun.