Menangani Kumuh, LKM Andalkan Kolaborasi

oleh 

Denok Yuliati

Askot KK Cluster 1 Madiun

Konsep dasar program Kotaku adalah “membangun kolaborasi untuk percepatan dan efektivitas penanganan kumuh”. Berkaitan dengan konsep dasar tersebut maka diperlukan perubahan paradigma. Pertama, LKM dan masyarakat mampu menjadi pelaku utama di Desa atau lingkungannya. Kedua, Pemda, Pokja PKP dan Stakeholder menjadi pelaku utama di tingkat kawasan / kabupaten.

Penanganan kumuh tidak sekedar focus pada Bantuan Dana Investasi (BDI) ataupun Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) saja. Melainkan diperlukan upaya kolaborasi dari, oleh dan untuk semua pihak. Agar penanganan kumuh berjalan dengan efektif, maka perlu untuk :

1. Memastikan Kolaborasi dalam Penyepakatan Baseline Kumuh
2. Memastikan Kolaborasi dalam Perencanaan Penangan Kumuh
3. Memastikan Kolaborasi dalam Memorandum Program untuk Kawasan Prioritas Kumuh
4. Memastikan Kolaborasi Program berbagai pihak
5. Memastikan Kolaborasi dalam Pendanaan berbagai pihak
6. Memastikan Kolaborasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan hasil kegiatan
7. Memastikan Kolaborasi pada kegiatan – kegiatan lainnya

Kecamatan Jiwan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun yang terdiri dari 14 (empat belas) desa. Yang mana sejak tahun 2009 keempat belas desa tersebut menjadi dampingan PNPM Mandiri Perkotaan yang kemudian berganti menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sejak tahun 2015, LKM tidak mendapatkan dana bantuan terkait penanganan permasalahan kumuh. Mengingat penuntasan permasalahan kumuh menjadi misi pokok Program KOTAKU, maka kolaborasi menjadi sebuah keharusan.

Pada tahun 2019 Pokja PKP memfasilitasi penyusunan SK Kumuh Kabupaten Madiun dari hasil kajian RP2KPKP yang disusun pada tahun 2018. Terdapat 10 kawasan kumuh di Kabupaten Madiun dimana 4 (empat) kawasan kumuhnya terletak di Kecamatan Jiwan. Yaitu di desa Jiwan, Sukolilo, Metesih, dan Kwangsen. Dengan kondisi yang sedemikian rupa,  kolaborasi merupakan ikhtiar wajib bagi pelaku di tingkat desa / lingkungan maupun di tingkat kawasan / kabupaten. Sebuah tantangan berat untuk mewujudkan kolaborasi, namun tidak ada hal yang mustahil jika semua pihak berusaha.

Hal inilah yang mendasari LKM,Pemerintahan Desa, dan masyarakat menggadang kolaborasi dapat menjadi solusi permasalahan yang berkaitan dengan kekumuhan di  lingkungannya. Kesadaran yang utama adalah perlunya satu perencanaan desa yang menyeluruh dan mencakup semua aspek termasuk aspek kumuh. Di satu sisi, LKM memfasilitasi masyarakat menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Seluruh desa telah melakukan konsolidasi RPLP ke dalam perencanaan desa, sehingga menjadi satu perencanaan yang bersinergi.  Dan dalam realisasinya, banyak Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan dengan outcome penanganan kumuh di desa masing – masing.

Sedangkan untuk kegiatan yang  tidak dapat diselesaikan dengan swadaya maupun pembiayaan Pemerintahan Desa, maka perlu menggandeng OPD maupun forum CSR. Keberhasilan kolaborasi di Kecamatan Jiwan dapat dilihat dari pendanaan kegiatan kolaborasi yang digelontorkan melalui pendanaan APBN, APBD I, APBD II, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa / Alokasi Dana Desa, Forum CSR, dan swadaya. Berikut capaian kolaborasi di Kecamatan Jiwan 

Tabel Capaian Kolaborasi Kabupaten Madiun

Sumber : SIM KOTAKU, Realisasi Non BDI (Oktober 2019)

Capaian kolaborasi di atas bukan hanya berbentuk kegiatan infrastruktur saja, melainkan meliputi kegiatan social dan ekonomi sebagai salah satu upaya penghidupan berkelanjutan. Sebagai contoh adalah kegiatan kolaborasi di Desa Bibrik. Yakni upaya pengembangan wisata edukasi dengan mmemaksimalkan potensi budidaya lele, jamur dan ayam panggang. bahkan kolaborasi yang dilakukan antara LKM, pemerintahan desa, Dinas PKP, dan  Dinas Pariwisata. Hebatnya lagi, Desa Bibrik tidak berpuas diri, justru semakin semangat untuk melakukan kolaborasi karena sudah memiliki rencana pengembangan desa yang tertuang dalam pra design.

Keberhasilan Desa Bibrik membuat beberapa desa yang lain tertantang untuk semakin menggali potensi kolaborasi. Alhamdulillah, gayung bersambut. Melalui serangkaian lobby dan konsultasi, Dinas PKP merencanakan pengalokasian kegiatan kolaborasi untuk seluruh desa di Kecamatan Jiwan pada tahun 2020. Dan LKM akan dipercaya sebagai penanggung jawab kegiatan kolaborasi yang pada saat ini sudah masuk tahapan perencanaan kegiatan dan survey lokasi.

Demikianlah, perjuangan meraih kolaborasi di Kecamatan Jiwan. Tantangan tidak membuat surut langkah maupun mati semangat. Tetap semangat dalam penanganan kumuh melalui Program Kotaku. Untuk itu marilah sama – sama memposisikan Program Kotaku sebagai ladang amal kita bersama. Melalui usaha mensejahterakan MBR dan meningkatkan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.  Aamiin.