" Mengenal Program Kotaku di Kabupaten Madiun" Bagian 1

" Mengenal Program Kotaku di Kabupaten Madiun"

Bagian 1

Dulur...... sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), menarik jika pada kesempatan ini kita akan kupas terkait dengan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang sudah berjalan di kabupaten Madiun,

Baiklah kita mulai pembahasannya dulur.......Program Kotaku adalah transformasi dari Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan ( P2KKP ) yang berjalan tahun 2015 dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM – MP ) yang telah berjalan di kabupaten Madiun sejak tahun 2009. Di tahun 2009 kabupaten madiun di intervensi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang sering kita sebut dengan PNPM MP, capaian program ini adalah membantu masyarakat miskin perkotaan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas lingkungan dan tata kepemerintahan yang baik, adapun mempunyai tujuan terbangunnya kelembagaan masyarakat yang demokratis, pembelajaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan,

Di Kabupaten Madiun pada tahun 2015, PNPM MP bertransformasi menjadi Program

Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP), capaian program ini adalah mewujudkan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum yang lebih baik dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan kawasan permukiman, di program ini ditekankan untuk fasilitasi penyusunan baseline 100 – 0 – 100 dan profil permukiman. Adapun yang dimaksud 100 – 0 – 100 adalah 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh , dan 100 persen akses sanitasi layak.

Pada tahun 2016 di kabupaten madiun P2KKP bertransformasi menjadi Program Kotaku ( Kota Tanpa Kumuh ), capaian program ini adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya kumuh baru, Program Kotaku merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “ Gerakan 100-0-100 ” yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh , dan 100 persen akses sanitasi layak.

Lanjut……..Program Kotaku secara nasional dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi di seluruh Indonesia.  Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut, Pertama, Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kabupaten/kota terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu. Kedua, Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.  Ketiga, Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh. Ke-empat, Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) dilaksanakan di 20 kota/kabupaten terpilih. Lha…. kabupaten madiun masuk kategori lokasi yang mana ya ?

Dulur…..…Kabupaten Madiun sesuai Surat Keputusan Dirjen Ciptakarya Nomor 110/KPTS/DC/2016, tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kotaku ber lokasi di Kecamatan Jiwan dengan jumlah dampingan 14 desa yaitu desa Bukur, Bibrik, Bedoho, Grobogan, Jiwan, Kincang Wetan, Klagen Serut, Kwangsen, Metesih, Ngetrep, Sambirejo, Sukolilo, Teguhan, Wayut . Dari 14 Desa di kecamatan Jiwan masuk kategori lokasi pencegahan. Kegiatan di kategori lokasi pencegahan adalah Kegiatan pencegahan kumuh yang dilaksanakan di seluruh desa dan atau kawasan/kecamatan perkotaan diluar desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota. Gimana sudah jelas belum dulur…??

Kita lanjutkan pembahasannya,..........Program Kotaku dilatar belakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. 

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. 

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai Nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup:

1. Pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota;
2. Penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll);
3. Perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh;
4. Penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.

Dulur....... Adapun Tujuan Program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.  tujjuan tersebut dicapai melalui Tujuan Antara sebagai berikut:

1. Menurunnya luas permukiman kumuh;
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
3. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan
5. Meningkatknya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

Dulur….... Penanganan kekumuhan dan mencegah munculnya kumuh baru merupakan capaian dari Program Kotaku, berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/890A/KPTS/402.031/2014 tentang Lokasi Kawasan Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Madiun, lokasi kawasan kumuh yang di maksud meliputi 8 Desa/Kelurahan yaitu Krajan, Bangunsari, Pandean, Mejayan, Ngampel yang berada di Kecamatan Mejayan dan Purwosari, Buduran, Klitik yang berada di Kecamatan Wonoasri. Total luasan kumuh berdasarkan SK Kumuh yaitu 56,94 hektar.

Dalam Program Kotaku dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman  kumuh yang terintegrasi adalah memfasilitasi  penyusunan  perencanaan  penanganan permukiman kumuh di tingkat kota/kabupaten dan di tingkat masyarakat (kelurahan). Produk perencanaan di tingkat kota disebut sebagai RP2KP-KP,  sedangkan  di  tingkat  masyarakat  (kelurahan)  disebut sebagai  RPLP.

Dulur…….Pada tahun 2018 ini, di Kabupaten Madiun telah dilaksanakan penyusunan dokumen RP2KP-KP, dimana dokumen RP2KP-KP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) merupakan dokumen  perencanaan  penanganan dan pencegahan permukiman  kumuh  tingkat  kota, berjangka  waktu  5  tahun,  yang merupakan  komitmen  multi-aktor  dan  multi-sektor.  Dokumen  ini disusun  oleh  pemerintah  kabupaten/kota,  Pokja  PKP,  dengan melibatkan  masyarakat  dan  didukung  oleh  tenaga  ahli  perencanaan kota. Dokumen  ini  mencakup  pemetaan persoalan  dan  analisa keseluruhan  permukiman  kumuh  di  kota,  strategi  dan  skenario penanganan permukiman kumuh tingkat kota, indikasi program, aturan bersama,  dan  strategi  O&P.  

RP2KP-KP dibutuhkan agar pemerintah daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan kekumuhan, dengan adanya RP2KP-KP diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2018 juga, di tingkat masyarakat juga dilaksanakan Review perencanaan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang merupakan dokumen perencanaan penataan lingkungan permukiman , berjangka waktu 5 tahun. Dokumen ini mencakup pemetaan persoalan dan analisa permukiman kumuh, sosial ekonomi di desa/kel, strategi dan scenario penanganan permukiman kumuh serta pengembangan penghidupan berkelanjutan tingkat desa/kel, dan indikasi program.

Adapun tujuan penyusunan RPLP adalah, Pertama, Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh di tingkat Desa/Kel secara menyeluruh, Kedua, Terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaiakan dan atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh melalui peran stakeholder, Ketiga, Meningkatkan kapasitas pemerintah melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permasalahan permukiman kumuh, Ke-empat, Terciptanya keberlanjutan program penanganan permasalahan permukiman kumuh sebagai strategi pengurangan luasan kumuh , Kelima, Terciptanya lingkungan permukiman yang mampu mengembangkan potensi kawasan, Ke-enam, Pengentasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dengan mengacu pada peluang dan potensi yang dapat dikembangkan pada MBR.

Kesimpulannya adalah dalam penanganan kekumuhan dan mencegah timbulnya kumuh baru dapat berjalan maksimal, ketika pemerintah daerah sebagai nahkoda mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan kekumuhan, serta terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya, tentunya dalam rangka mewujudkan permukiman layak huni, produktif dan berkelanjutan di wilayahnya.

Sekian dulu dulur……., perkenalan awal Program Kotaku di Kabupaten Madiun, pasti masih banyak yang perlu kita kupas terkait implementasi pelaksanaan Program Kotaku di Kabupaten Madiun. Akan kita lanjut di sesi berikutnya, . Salam Seduluran…. dari kami tim fasilitator Program Kotaku Kabupaten Madiun