Oleh

Merlita Febriani

Pemanfaatan dana BPM tahun 2020 di desa sukolilo di peruntukkan kegiatan infrastruktur senilai Rp. 995.000.000,- dan support operasional LKM sebesar Rp. 5.000.000,-. Prioritas kegiatan dalam pemanfaatan dana BPM yang di sepakati melalui rembug warga dan tentunya mengacu pada permasalahan yang terdapat di baseline 7 indikator kumuh yaitu kegiatan pembangunan drainase lingkungan yang ada di lokasi deliniasi kumuh Dusun IV Desa Sukolilo.  2 KSM sebagai pelaksana pembangunan yakni KSM Suka Makmur dengan dana sebesar Rp. 550.239.000,- dan KSM Subur Makmur sebesar Rp. 444.761.000,-. 

Dari hasil pelaksanaan kegiatan BPM pembangunan saluran air, kini masyarakat Desa Sukolilo pun meraih mimpi yang menjadi kenyataan bisa terbebas dari kawasan kumuh. Dengan adanya pembangunan drainase lingkungan, jalan desa yang biasanya tergenang air karena konstruksi drainase yang tidak sesuai standart teknis kini menjadi jalan yang bebas dari genangan air dan menjadi kawasan permukiman yang di hiasi dengan estetika yang merubah wajah dari kawasan yang kumuh menjadi kawasan permukiman yang indah dan rapi dan dengan adanya RTH ( Ruang Terbuka Hijau ). 

Menjadi Lokasi dampingan baru di Program Kotaku, Desa Ngampel mengawali siklus kegiatan dengan membentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai lembaga yang dipilih secara demokratis partisipatif. LKM Ngampel Idaman menjadi nama generik yang disepakati pada saat pengukuhan lembaga oleh Kepala Desa Ngampel. Perencanaan dalam upaya penyelesaian permasalahan permukiman kumuh menjadi tugas LKM, Pemerintah Desa dan masyarakat dengan mengacu hasil pendataan baseline permukiman yang telah dilaksanakan oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif ( TIPP ).

Dengan Anggaran BPM tahun 2020 sebesar Rp. 1 Milyar serta berpijak pada hasil baseline permukiman, maka LKM Ngampel Idaman bersama Pemerintah Desa dan masyarakat bersepakat menyelesaikan permasalahan Drainase Lingkungan, Persampahan dan Jalan Lingkungan. drainase lingkungan sepanjang 1.051,5 m , jalan paving sepanjang 102 m dan TPS Sementara 1 unit serta 3 unit Gerobak Sampah. Pelaksanaan Kegiatan padat karya pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah permukiman kumuh perkotaan melalui alokasi BPM tahun 2020 di Desa Ngampel di fokuskan pada lokasi deliniasi kumuh berdasarkan SK Bupati Madiun tahun 2019 yaitu RT 15, RT 16, RT 17, RT 18, RT 19 dan RT 20.

Sosialisasi secara rutin dilaksanakan oleh LKM Ngampel Idaman bersama Pemerintah Desa mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan penyelesaian kegiatan dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur BPM tahun 2020 di Desa Ngampel. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak hanya menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh tetapi juga dapat merubah wajah permukiman di lokasi deliniasi kumuh.

Berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor ; 118.45/ 325A /KPTS/402.013/2019 tentang lokasi kawasan kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Madiun, Desa Sukolilo masuk deliniasi kumuh seluas 10,2 ha yang berada di RT.24, RT.26, RT.27 dan RT.28. Dari hasil pendataan baseline yang dilaksanakan tahun 2020 permasalahan yang dominan adalah masalah drainase lingkungan dan persampahan. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat tahun 2020 di pergunakan untuk penyelesaian masalah drainase lingkungan dan persampahan dengan melaksanakan kegiatan pembangunan drainase sepanjang 2.823 m dan pengadaan gerobak sampah 4 unit yang tersebar di RT.24, RT.26, RT.27 dan RT.28. 

Pelaksanaan pembangunan drainase lingkungan sepanjang 2.823 m yang menghubungkan RT.24, RT.26, RT.27, RT.28 dan RT. 23 telah mampu menuntaskan persoalan  drainase di lokasi deliniasi SK kumuh kabupaten madiun tahun 2019, dimana desa sukolilo berkontribusi seluas 10,2 ha. “Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase dengan alokasi BPM tahun 2020 terlaksana dengan baik, besar harapan kami pembangunan drainase dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dulu drainasenya sebagian besar berada di dalam halaman milik warga dengan kondisi tidak sesuai standart teknis, sekarang melalui dana BPM tahun 2020 drainase dibangun dilahan milik desa “ Tutur Pak Kusni selaku Koordinator LKM Amanah Desa Sukolilo. 

Kondisi infrastruktur permukiman di Desa Purwosari terkait dengan 7 indikator antara lain bangunan hunian, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Hal ini mengingat 7 indikator tersebut menjadi parameter untuk mengukur tingkat kekumuhan. Permasalahan yang paling menonjol di lokasi SK Kumuh di Desa Purwosari  RT.02, RT.07 dan RT.08 dengan luasan 7,1 ha adalah terkait dengan drainase lingkungan dan Persampahan. Permasalahan persampahan menjadi prioritas penanganan utama di Desa Purwosari dalam pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat tahun 2020, kondisi tumpukan sampah yang menggunung dan berserakan terletak di RT.07, sehingga kondisi tersebut membawa dampak yang signifikan pada kekumuhan dan kesehatan masyarakat sekitar .

“Yang terpenting, target kami agar tidak ada sampah yang berserakan khususnya di sekeliling lapangan desa, karena lapangan desa yang semestinya sebagai tempat bermain, tempat olah raga bahkan juga tempat bersantai menjadi tempat yang kotor dan tidak layak untuk di kunjungi, maka dengan pembangunan TPS S dan juga taman ini di harapkan tempat yang dulunya kumuh menjadi tempat santai dan edukasi bagi warga sekitar, khususnya anak – anak sekolah karena lapangan ini berdekatan dengan sekolah SMK dan SD Purwosari” jelas Mas Rudi Hartoko selaku Koordinator LKM.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Rukmini, perempuan paruh baya yang tempat tinggalnya tidak jauh dari Lapangan menyampaikan sangat senang karena dulunya kalau melewati lapangan pasti yang pertama terlintas adalah bau busuk dan kurang sedap akan tetapi saat ini lokasi lapangan yang sekarang ada taman dan TPS nya menjadi indah di pandang mata. “ Kami ibu – ibu dan juga anak  anak kalau sore hari sering duduk duduk di sekitar taman yang telah di bangun di atas lapangan desa yang dulunya tempat pembuangan sampah warga sekitar “ timpal beliau. 

Hal yang sama juga di sampaikan Bapak Gatot selaku tokoh masyarakat setempat yang juga merupakan ketua RT, beliau  sangat mengapresiasi semangat warga sekitar dengan di motori oleh teman teman LKM bertekad menjadikan lokasi pembungan sampah menjadi tempat pengelolaan sampah sekaligus sebagai taman edukasi bagi warga masyarakat sekitar. “ Mudah mudahan hasil kerja nyata teman teman LKM dapat di pelihara dengan baik oleh masyarakat dengan cara di rawat dan juga senantiasa melakukan peremajaan tanaman yang sudah ada” . pungkas beliau.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan melalui kegiatan:

1. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;
2. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta
3. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

" Kegiatan yang dilaksanakan secara Swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) tersebut melibatkan seluruh warga di RT 07 Desa Klagen serut, Pembangunan jalan paving ini sangat di rasakan sekali manfaatnya oleh warga RT 07 Umumnya masyarakat Desa Klagenserut karena di samping kegiatan pembangunan jalan paving ini mendukung mobilitas perekonomian warga juga sangat di rasakan manfaatnya oleh warga untuk menambah pesona keindahan lingkungan di wilayah lingkungan  tempat tinggal mereka, selain itu kegiatan yang memanfaatkan potensi pekerja lokal tersebut juga membawa dampak dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi warga di masa pedemi covid – 19 seperti ini ", tutur Purwoko selaku Koordinator LKM Bangkit Bersama Desa Klagen Serut

oleh 

Ahmad Ali ( Senior Fasilitator )

Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) “ SUROLOYO “ Desa Wayut dilaksanakan secara demokratis partisipatif pada tahun 2009 yang merupakan dampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri  Perkotaan (PNPM – MP ). PNPM Mandiri Perkotaan menitikberatkan pada penaggulangan kemiskinan di perkotaan secara bersama, mandiri dan berkelanjutan, melalui suatu pendekatan kelembagaan masyarakat yang berbasis pada prinsip dan nilai-nilai serta penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat di kelurahan sasaran.

Praktis sejak tahun 2015 LKM Suroloyo tidak mendapatkan kucuran dana secara Reguler dari pemerintah pusat . Kondisi semacam ini tidak menyurutkan langkah teman – teman LKM Suroloyo untuk tetap bisa eksis dalam rangka penanganan permasalahan kekumuhan Desa Wayut, Bapak Hari Muryono selaku Koordinator LKM bersama Pimpinan Kolektif LKM Suroloyo yang lain tetap berkomitmen dan berupaya memasarkan Dokumen RPLP ke semua pihak baik pemerintah Desa maupun ke Pemerintah daerah yang notabene Pemerintah Daerah ( Pemda ) sebagai Nahkoda dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh.

Perjuangan teman teman LKM Suroloyo tidak sia – sia, tahun anggaran 2020 Pemda  Kabupaten Madiun menganggarkan alokasi Dana APBD untuk LKM Suroloyo Desa Wayut Kecamatan Jiwan sebesar Rp. 55.000.000, dimana anggaran tersebut langsung di terimakan kepada LKM Suroloyo dengan cara di Transfer ke rekening LKM. 

Berdasarkan hasil Rapat LKM bersama Pemerintah Desa Anggaran sebesar Rp 55.000.000 di gunakan untuk pembangunan jalan Paving dengan mengoptimalkan potensi pekerja yang ada di Desa Wayut. Perencananaan kegiatan jalan paving yang telah direncanakan oleh LKM di awali dengan melaksanakan survey kelayakan kegiatan oleh Dinas PKP Kabupaten Madiun bersama Pemerintah Desa, LKM, Askot Mandiri dan Tim Fasilitator yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2019. hal ini dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Madiun tahun 2020 sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan di masyarakat.

Pada Bulan Februari tahun 2020 LKM Suroloyo Desa Wayut menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Desa yang di selenggaran oleh Dinas PKP Kabupaten Madiun. Rapat Koordinasi ini adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan survey dan verifikasi teknis atas usulan kegiatan LKM yang telah dilaksanakan oleh Tim Teknis Dinas PKP bersama LKM dan Pemerintah Desa pada bulan November tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan Survey bertujuan untuk memastikan usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang tertuang di RPLP

Dinas PKP Kabupaten Madiun juga secara berkala telah  melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan jalan paving di RT.09 Desa Wayut dan sertifikasi hasil pembangunan atas pemanfaatan dana APBD Kab Madiun tahun 2020. kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan teknis. 

“ Kami LKM sepakat di masa pandemi Covid – 19 ini di samping kegiatan kita fokus menangani permasalahan kumuh juga ingin membantu warga yang tergolong kategori MBR untuk tetap bisa bertahan secara Ekonomi, dengan minimal bisa terlibat aktif dalam proses pembangunan jalan paving yang sudah kita sepakati bersama, Jadi dengan pembangunan jalan Paving Lingkungan menjadi bagus, Indah dan bersih masyarakat juga dapat terlibat aktif dalam proses pengerjaanya “ Terang Bpk Hari Muryono. “ Lingkungan menjadi Indah warga juga mendapat tambahan penghasilan dari kegiatan padat karya “ Tambah Ibu Nurul Khomariyah selaku Sekret LKM Suroloyo

Ahmad Ali ( SF Madiun )

Salah satu bentuk kegiatan monev adalah melihat langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Monev lapangan dilaksanakan secara berkala untuk mengawal kegiatan agar tetap on the track dan dapat dijadikan langkah deteksi dini apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun selaku Leading Sector Program Kota Tanpa Kumuh ( KotaKu ) di Kabupaten Madiun dengan di dampingi Tim Koorkot Cluster 1 Ponorogo melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat ( BPM ) Program KotaKu tahun 2020. Kegiatan Monev tersebut di laksanakan pada Rabu 23/09/2020 yang bertempat di dua desa Lokasi BPM tahun 2020 yaitu Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri dan Desa Ngampel Kecamatan Mejayan.

Kegiatan Monev diawali kunjungan lapang di Desa Ngampel Kecamatan Mejayan, kehadiran rombongan Dinas PKP dan Tim Koorkot langsung di sambut oleh kepala Desa Ngampel Bapak Afrius Tri Nugroho, S.T. dalam kunjungan lapang tersebut banyak hal yang di sampaikan baik oleh pejabat Dinas maupun dari jajaran tim Koorkot untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepan yaitu di antaranya Perapian Pekerjaan Paving, Finishing Drainase yang masih perlu pembenahan hingga mengingatkan waktu pelaksanaan agar tidak melebihi batas waktu yang sudah di tentukan antara LKM dan KSM dalam perjanjian SPPDL.

Dari Desa Ngampel tim bergeser ke Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Kegiatan Monev di desa Purwosari di awali dengan kegiatan ceremonial yang di pimpin oleh Kepala Desa Purwosari dengan di hadiri semua PK LKM Purwosari Adil Makmur dan KSM, dalam sambutanya bapak Purnomo selaku Kepala Desa Purwosari menyampaikan terima kasih kepada Dinas PKP, Jajaran Tim Koorkot dan Tim Fasilitator Program KotaKu atas bimbingan dan juga arahan yang telah di berikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan KotaKu yang ada di desa Purwosari. Dalam kunjungan Monev di Desa Purwosari pejabat Dinas maupun dari jajaran tim Koorkot lebih banyak menyoroti terkait dengan Estetika dan keindahan serta keberlanjutan kegiatan pasca BPM selesai dilaksanakan. Tim monev juga mengingatkan terkait administrasi KSM dan juga batas waktu yang telah di sepakati oleh KSM dan LKM dalam SPPDL.

Merujuk dari tujuan kegiatan monitoring yaitu Mengembangkan mekanisme pemantauan yang berorientasi pada peningkatan mutu pelaksanaan program penanganan kumuh yang inklusif dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai konsekuensi peran Pemda sebagai nahkoda dalam penanganan kumuh, maka menjadi komitmen bersama mengambil peran dalam upaya penanganan kumuh. Pemerintah Daerah melalui APBD Kabupaten Madiun tahun 2020 telah berkontribusi besar  dalam upaya penanganan permasalahan kumuh di 7 Desa di kecamatan Jiwan yang merupakan lokasi dampingan Program Kotaku. Anggaran tersebut di amanahkan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) sebagai upaya pencegahan tumbuhnya kumuh baru. Kolaborasi menjadi solusi yang wajib untuk dilaksanakan dalam upaya Penanganan Kumuh. “ Mari Bersama Berkolaborasi Mewujudkan Kota Layak Huni dan Berkelanjutan “ .