Program KOTAKU Kabupaten Madiun

Program KOTAKU Kabupaten Madiun


Breaking


PROGRAM KOTA TANPA KUMUH ( KOTAKU ) KABUPATEN MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR • Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan • Lokasi Pendampingan Program Kotaku berada di Kecamatan Jiwan ( 14 Desa ) : Bukur, Bibrik, Bedoho, Grobogan, Jiwan, Kincang Wetan, Klagen Serut, Kwangsen, Metesih, Ngetrep, Sambirejo, Sukolilo, Teguhan, dan Wayut

Tuesday, October 20, 2020

1:07 PM

LKM SEJAHTERA MANDIRI “ BERBAGI DI MASA PANDEMI “

 Oleh :

Sahabat Ali ( SF Madiun )


Sifat manusia yang beraneka ragam tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah bila tidak terbentuk suatu kebersamaan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh adat istiadat,lingkungan dan kenyakinan masing-masing. Terkadang dengan keaneka ragaman bisa menyebabkan manfaat  tapi tak jarang dengan keaneka ragaman malah menjadi masalah dalam penyelesaian. Dengan kebersamaan dan menyatukan suatu pendapat juga menghargai pendapat orang lain, penyelesaian akan terbentuk dengan sendirinya.

Permasalahan masa sekarang banyak terjadi dikarenakan tidak stabilnya perekonomian nasional yang di sebabkan masa Pandemi Covid – 19 di rasa tidak menentu waktunya, bahkan semakin berlarut larut dan tidak Jelas kapan berakhirnya, hal ini mengakibatkan naiknya harga kebutuhan primer dan sekunder. Kenaikan harga terjadi disetiap kebutuhan, semisal kebutuhan pokok yaitu masalah kosumsi/makan kesehari-harianya. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan di masa Covid – 19 ini juga mempengaruhi ketidak berdayaan dalam menjalankan kehidupan yang wajar. Perubahan sikap dan kepribadian mulai terasa dimana mana. Untuk memenuhi kebutuhanya akan timbul pemikiran yang tidak baik dan bersifat instan. Banyak perubahan prilaku menyimpang masyarakat untuk tetap menjalankan kehidupanya, yang lebih parah lagi ada sebagian dari saudara kita yang  mengatakan ….Cari yang haram aja susah apalagi yang halal….

Dengan melihat kenyataan tersebut PK LKM Sejahtera Mandiri Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun melakukan tindakan nyata untuk membantu mengurangi keterpurukan permasalahan yang terjadi di masa Pandemi Covid – 19 saat ini, maka PK BKM tergerak untuk sedikit meringankan beban warga masyarakat Desa Kwangsen khususnya warga miskin yang secara langsung terkena dampak dari adanya Covid – 19 ini, dengan jalan menyepakati hasil laba bersih UPK Sebesar Rp 3.600.000 untuk di gunakan untuk menyantuni warga yang terdampak Covid – 19. Pemberian santunan di wujudkan dalam bentuk memberikan bahan makanan pokok berupa Beras, Minyak, Mie Instan dan Gula.

Kegiatan santunan dilaksanakan secara transparan baik terkait dengan jenis santunan dan penerima manfaatnya. Penentuan penerima manfaat adalah hasil koordinasi dengan pihak pemerintah desa, diharapkan penerima manfaat tidak tumpang tindih. Berdasarkan kesepakatan PK LKM, KSM maka di sepakati pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di Balai Desa Kwangsen di adakan acara pemberian Santunan kepada Warga Miskin yang terdampak pandemi Covid – 19, acara yang mengakomodir 36 warga miskin tersebut juga di hadiri oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Madiun, Kepala Desa Kwangsen, Koordinator LKM Sejahtera Mandiri beserta Anggota dan juga Askot Mandiri beserta jajaran Tim Faskel Kabupaten Madiun.


Acara pemberian santunan tersebut di awali dengan sambutan Bapak Markaban Selaku Koordinator LKM Sejahtera Mandiri, dalam sambutannya beliau “ berharap kepada warga masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan tidak lupa mematuhi protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah. Kegiatan santunan ini adalah hasil dari laba bersih UPK tahun 2019 yang berkembang di Desa Kwangsen, oleh karena itu jika ada tetangga bapak ibu yang menunggak tolong di ingatkan”, tutur pak markaban.

Dinas PKP Kabupaten Madiun dalam Sambutanya yang dalam hal ini di wakili oleh Bapak Imam beliau juga mengharapkan bahwa dimasa Pandemi Covid – 19 Seperti ini agar masyarakat senantiasa menjaga kesehatan dengan tetap hidup bersih dan sehat, “ Sekali lagi Kami mewakili Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Madiun sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini, semoga kegiatan seperti ini mampu meringankan beban warga di tengah kesulitan menghadapi masa – masa sulit di tengah wabah Pandemi Covid – 19 “ Pungkas Pak Imam di akhir sambutan Beliau.


Di samping itu Bapak Budiyanto selaku Kepala Desa Kwangsen juga ikut memberikan semangat kepada teman – teman PK LKM Sejahtera Mandiri dan jajarannya, dalam sambutanya Kepala Desa juga sangat mengapresiasi dan mengucapkan beribu - ribu terimakasih kepada teman – teman LKM dan juga UPK desa Kwangsen yang mana di masa seperti ini masih sempat memikirkan warga yang kurang beruntung, padahal teman – teman LKM selama ini hanya sebagai relawan yang tidak mendapatkan apa – apa. “ Saya mewakili Pemerintah Desa Kwangsen, akan senatiasa mendukung program – program teman – teman LKM, khususnya kegiatan perguliran UPK, mohon jangan segan – segan menyampaikan segala permasalahan yang di hadapi oleh LKM, kami akan membantu semampu kami “, Ucap beliau mengawali sambutanya.

Acara santunan tersebut di akhiri dengan penyerahan santunan secara simbolis yang di lakukan oleh Bapak Imam mewakili Dinas PKP Kab. Madiun, kemudian di lanjutkan penyerahan oleh Kepala Desa Kwangsen, Asman Kabupaten Madiun, dan terakhir oleh Bapak Markaban selaku Koordinator LKM Sejahtera Mandiri kepada 4 orang perwakilan penerima manfaat. 
Secara terpisah di temui di sela – selan acara pemberian santunan tersebut Mas Endra selaku Asman Kabupaten Madiun menyampaikan bahwa kegiatan santunan dari laba bersih UPK adalah wujud kontribusi LKM dalam membantu warga miskin yang terdampak Covid-19,“ saya sangat berterima kasih kepada LKM yang turut berperan dan berkontribusi secara nyata melaui kegiatan santunan kepada warga kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 dari laba bersih UPK tahun 2019, dan saya berharap kepada teman – teman faskel untuk senantiasa mendampingi dan memberikan penguatan kepada LKM secara continue “ , pungkas Mas Endra

Thursday, October 15, 2020

12:17 PM

Kolaborasi : " Berbagi Peran dalam Penyelesaian Kumuh Desa Bukur "

Berdasar SK Bupati Kabupaten Madiun No. 188.45/516/KPTS/402.013/2020 tentang Daftar Penerima Hibah Berupa uang kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat untuk Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020, adapun daftar penerima hibah adalah LKM Bangkit Bersama Desa Klagen Serut, LKM Tri Jaya Mandiri Desa Kincang Wetan, LKM Suroloyo Desa Wayut, LKM Guyub Rukun Desa Grobogan, LKM Garuda Mas Desa Sambirejo, LKM Barokah Desa Bukur dan Desa Teguh Makmur Desa Teguhan.

LKM Barokah Desa Bukur memanfaatkan anggaran APBD Kab Madiun tahun 2020 sebesar Rp. 60.000.000 untuk pembangunan Jalan Paving  sebagai upaya penyelesaian permasalahan kekumuhan di parameter jalan lingkungan. Kegiatan pembangunan jalan paving dimulai pada tanggal 1 Agustus 2020 dengan volume rencana  150,5 m berlokasi di RT.01 DSN.01 sebagai pelaksana kegiatan adalah KSM Setia Abadi. Kolaborasi penyelesaian kumuh di lokasi yang beririsan dengan kegiatan pembangunan jalan paving menjadi sebuah komitmen bersama antara Pemerintah Desa Bukur dengan LKM Barokah Desa Bukur. Kegiatan pembangunan Drainase yang beririsan dengan kegiatan pembangunan jalan paving di laksanakan oleh Pemerintah Desa, dimana pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan lebih awal dan selesai sebelum pelaksanaan pembangunan jalan paving yang dilaksanakan oleh KSM Setia Abadi. Pelaksanaan pembangunan jalan paving dengan volume rencana 150,5 m dapat terealisasi sepanjang 159 m, hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam wujud swadaya masyarakat menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan.

Monitoring dan Evaluasi dalam pemanfaatan dana APBD Kab Madiun Tahun Anggaran 2020 yang di amanahkan kepada LKM menjadi rutinitas Dinas PKP Kabupaten Madiun, hal ini sebagai upaya pengawasan terhadap ketepatan perencanaan dan mutu kualitas pembangunan. Pelaksanaan Monitoring dalam pemanfaatan dana APBD Kab Madiun tahun 2020 tidak hanya di laksanakan di LKM Barokah Desa Bukur tetapi juga di laksanakan di 6 Desa yang lain yaitu LKM Bangkit Bersama Desa Klagen Serut, LKM Tri Jaya Mandiri Desa Kincang Wetan, LKM Suroloyo Desa Wayut, LKM Guyub Rukun Desa Grobogan, LKM Garuda Mas Desa Sambirejo dan Desa Teguh Makmur Desa Teguhan.

Berbagi Peran dalam penyelesaian kekumuhan diharapkan menjadi gerakan yang masive dilakukan oleh berbagai stakeholder dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat guna mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, hal ini senada dengan amanat UU No 1 Tahun 2011 bahwa Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Tuesday, May 19, 2020

3:49 PM

LKM Tri Jaya Mandiri Berikan Bantuan untuk KSM terdampak Pandemi Covid - 19


Pada hari ini Selasa, 19 Mei 2020 LKM Tri Jaya Mandiri Desa Kincang Wetan bertempat di Balai Pertemuan Desa Kincang Wetan mengadakan kegiatan pemberian sembako dan masker bagi ksm kegiatan pinjaman bergulir yang terdampak pandemi covid 19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. KSM Usaha Bersama sebagai pelaksana kegiatan, mendapatkan anggaran dari LKM sebesar Rp. 4.250.000 yang bersumber dari alokasi laba
 bersih UPK untuk 40 penerima manfaat. verifikasi penerima manfaat dilakukan oleh ksm usaha bersama dengan berkoordinasi dengan LKM dan Pemerintah Desa, hal ini dilakukan dalam upaya agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat.

Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah desa, Askot Mandiri, Tim Faskel, LKM, UPK, dan tentunya penerima manfaat yang notabanenya dari unsur KSM kegiatan pinjaman bergulir. " Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu KSM kegiatan pinjaman bergulir yang terdampak, dengan memberikan sembako dan masker yang bersumber dari dana alokasi laba bersih UPK, jangan dilihat besar kecilnya barang tapi ini adalah bentuk kepedulian kami selaku LKM dalam memerangi pandemi covid-19 ", tutur Sumarno selaku Koordinator LKM Tri Jaya Mandiri Desa Kincang Wetan dalam memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Perkembangan pinjaman bergulir LKM Tri Jaya Mandiri Desa Kincang Wetan berjalan cukup baik. kegiatan pinjaman bergulir di desa kincang wetan di mulai pada tahun 2010 dan berkembang sampai dengan saat ini. Pada periode bulan maret tahun 2020 dari modal awal pinjaman bergulir sebesar Rp. 150.000.000 telah berkembang menjadi Rp. 291.969.877 dengan p
injaman bergulir yang beredar di KSM sebesar Rp. 118.200.000, artinya kegiatan pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK telah berjalan cukup baik selama kurun waktu 10 tahun terakhir. 

Kesimpulannya, kegiatan pinjaman bergulir yang berkembang dengan baik akan berdampak signifikan dalam pencegahan dan penanganan kekumuhan ataupun dalam penannggulangan kemiskinan masyarakat MBR. Di masa pandemi covid 19 melalui alokasi laba bersih UPK, LKM mengambil peran ikut memerangi pandemi covid 19 baik melalui gerakan membagi masker, memberikan bantuan sembako pada masyarakat yang terdampak maupun sosialisasi PHBS.  

Thursday, May 14, 2020

9:09 AM

LKM Ngampel Idaman, Semangat Baru Tuntaskan Kumuh


LKM ( Lembaga Keswadayaan Masyarakat ) Ngampel Idaman nama lembaga baru yang di bentuk pada Rabu, 13 Mei 2020 melalui proses pemilihan diharapkan sebagai wadah sinergi masyarakat untuk sarana perjuangan dan aspirasi warga masyarakat desa yang lebih dititikberatkan pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman di wilayahnya. tidak tanpa alasan nama generik LKM Ngampel Idaman disepakati, " Idaman adalah wujud harapan agar desa ngampel kedepan menjadi desa yang indah dan beriman" tutur Afrius Tri Nugroho, S.T  selaku Kepala Desa Ngampel.

Di masa pandemi covid-19, proses pemilihan pimpinan kolektif lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Proses pemilihan tingkat desa dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2020  dengan menghadirkan utusan hasil pemilihan tingkat basis. setiap utusan berhak memilih 3 nama yang berbeda dari utusan yang hadir. Pimpinan rembug dalam hal ini memimpin jalannya proses pemilihan pimpinan kolektif LKM. dari hasil pemilihan ditetapkan 9 orang yang menjadi pimpinan kolektif lembaga keswadayaan masyarakat dengan nama LKM Ngampel Idaman dengan masa bhakti 3 tahun. Pengukuhan Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat Ngampel Idaman oleh Kepala Desa Ngampel menjadi akhir proses pemilihan.

 
Desa Ngampel Kec. Mejayan adalah lokasi baru Program Kotaku di Kabupaten Madiun yang sekaligus penerima Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut bahwa Desa Ngampel adalah lokasi deliniasi kumuh berdasarkan SK Bupati Madiun  No.118.45/325A/KPTS/402.013/2019 tentang Lokasi Kawasan Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Madiun. Luasan kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten Madiun Tahun 2019 adalah 104,44 ha yang tersebar di 10 desa,  kontribusi kekumuhan Desa Ngampel berdasarkan SK Kumuh adalah 14,6 Ha yang tersebar di RT. 15,16,17,18,19,20.


LKM Ngampel Idaman diharapkan turut mengambil peran dalam penanganan kekumuhan di Desa Ngampel. Peran LKM yang diamanatkan Anggaran Dasar selain mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) juga sebagai  dewan  pengambilan  keputusan  untuk  hal-hal  yang menyangkut pelaksanaan program pada khususnya penanggulangan kemiskinan dan penataan lingkungan permukiman kumuh. Diharapkan dengan tersusunnya dokumen RPLP ini, akan ada perencanaan permukiman di tingkat desa yang terintegrasi dengan perencanaan tingkat kabupaten dan perencanaan pembangunan serta dapat menjadi dokumen penanganan permukiman kumuh yang menyeluruh dan berkelanjutan. semangat dalam menata kampung menjadi kampung asri dan jauh dari kekumuhan menjadi modal awal LKM Ngampel Idaman Desa Ngampel Kecamatan Mejayan.


Wednesday, May 13, 2020

11:55 AM

Lahirnya LKM Purwosari Adil Makmur menjadi bagian Solusi Penanganan Kumuh

Pada hari Selasa, 12 Mei 2020 menjadi sejarah baru bagi masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri membentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( LKM ) yang merupakan lembaga yang dipimpin secara kolektif kolegial, bersifat otonom, dan independen yang dibentuk oleh Utusan Warga di Desa, dengan tujuan utama untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, mengatasi berbagai masalah di masyarakat khususnya masalah kekumuhan, kemiskinan, menumbuhkan kembali ikatan dan solidaritas sosial antar warga agar saling bekerja sama demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. 

Di masa pandemi covid-19, proses pemilihan pimpinan kolektif lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. menjadi tantangan tersendiri dikarenakan proses pembentukan LKM melalui beberapa tahap salah satunya rembug pembentukan panitia pembentukan LKM dan sosialisasi pembentukan LKM serta persiapan pemilihan tingkat basis  yang dilaksanakan pada hari Selasa 17 Maret 2020 tentunya proses ini dilakukan dengan keterbatasan jumlah peserta yang hadir.

Proses pemilihan tingkat desa dilaksanakan pada hari selasa 12 Mei 2020  dengan menghadirkan utusan hasil pemilihan tingkat basis. setiap utusan berhak memilih 3 nama yang berbeda dari utusan yang hadir. Pimpinan rembug dalam hal ini memimpin jalannya proses pemilihan pimpinan kolektif LKM. dari hasil pemilihan ditetapkan 9 orang yang menjadi pimpinan kolektif lembaga keswadayaan masyarakat dengan nama LKM Purwosari Adil Makmur dengan masa bhakti 3 tahun. Pengukuhan Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat Purwosari Adil Makmur oleh Kepala Desa Purwosari menjadi akhir proses pemilihan. 

Desa Purwosari yang notabanenya lokasi baru Program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) dan sekaligus penerima Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat tahun 2020 menjadi bagian target pengurangan kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten Madiun tahun 2019. Luasan kumuh berdasarkan SK Bupati Madiun  No. 118.45/325A/KPTS/402.013/2019 tentang Lokasi Kawasan Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Madiun adalah 104,44 ha yang tersebar di 10 Desa. kontribusi kekumuhan Desa Purwosari berdasarkan SK Kumuh adalah 7,1 ha yang tersebar di RT. 2,7 dan 8.

LKM Purwosari Adil Makmur yang telah terbentuk diharapkan menjadi bagian dari solusi dalam penanganan kukumuhan di desa purwosari. Peran LKM berdasarkan amanat anggaran dasar salah satunya adalah mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Diharapkan dengan tersusunnya Dokumen RPLP ini, akan ada perencanaan permukiman di tingkat Kelurahan/Desa yang terintegrasi dengan perencanaan tingkat Kabupaten dan perencanaan pembangunan serta dapat menjadi dokumen penanganan permukiman kumuh yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, LKM sebagai pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, penanganan lingkungan permukiman kumuh, serta dengan peran LKM dalam mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah  Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) diharapkan menjadi salah satu solusi dalam penanganan kekumuhan.

Tuesday, March 10, 2020

8:11 AM

OJT Kuatkan Kapasitas Fasilitator

Pada hari ini senin 9 Maret 2020 bertempat di D'lapan Resto Kabupaten Ponorogo, Tim koorkot cluster 1 madiun menggelar OJT ( On The Job Training ) Pendataan Permukiman Kumuh yang diikuti oleh Koorkot, Askot Mandiri, Askot dan Tim Fasilitator Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan serta Kabupaten Pacitan. kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas fasilitator dalam memfasilitasi pendataan permukiman kumuh di wilayah dampingannya. 

Pendataan permukiman kumuh dilaksanakan bertujuan, untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh dan menyusun data dan profil permukiman kumuh di wilayahnya, sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. keluaran yang diharapkan adalah data dan profil permukiman kumuh berdasarkan kaidah – kaidah yang diatur Permen PUPR Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan juga data tentang capaian SDG’s.

Pelaksanaan OJT pendataan permukiman kumuh kepada tim fasilitator dimulai dengan memberikan pemahaman terkait POS Pendataan permukiman kumuh oleh Bapak Taufik Alvi selaku koorkot cluster 1 madiun. kegiatan dilanjutkan dengan simulasi FGD awal tingkat desa di area deliniasi, FGD tingkat rukun tetangga, sampai dengan wawancara kepada responden. simulasi tahapan tahapan dalam proses pendataan permukiman kumuh diharapkan dapat memberikan gambaran kepada tim fasilitator dalam memfasilitasi pendataan permukiman kumuh di masing masing wilayah dampingannya. Di akhir sesi Bapak Zainul Aripin selaku perwakilan dari OSP 3 Jawa Timur yang hadir dalam acara tersebut menekankan kembali pentingnya pendataan permukiman kumuh sekaligus mengingatkan timeline dalam proses pendataan permukiman kumuh. 

Kesimpulannya, bahwa kegiatan training pendataan permukiman kumuh dengan metode OJT ( On The Job Training ) kepada fasilitator menjadi bagian terpenting dalam memberikan pemahaman dan ketrampilan terkait metode, teknik, tata cara dan langkah langkah proses pendataan agar tim dapat mengelola dan melaksanakan proses pendataan dengan baik.


Monday, February 24, 2020

10:37 PM

Saat Audit Pengelolaan Keuangan LKM menjadi sebuah Kebutuhan


Pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020, LKM ( Lembaga Keswadayaan Masyarakat ) di Kecamatan Jiwan yang notabanenya merupakan lokasi dampingan Program Kotaku melaksanakan audit pengelolaan keuangan LKM untuk tahun buku 2019. kegiatan ini di laksanakan di masing masing LKM oleh KAP ( Kantor Akuntan Publik ) Erfan dan Rakhmawan, tujuan pelaksanaan audit atas pengelolaan keuangan LKM ( Lembaga Keswadayaan Masyarakat ) adalah pertama, Memberikan keyakinan bahwa dana yang diterima oleh organisasi telah digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kedua, Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Sistem dan Prosedur keuangan yang telah ditetapkan oleh program. Audit mencakup juga kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur penggunaan dana, serta pembukuan yang dibuat untuk menjamin akuntabilitas dari laporan keuangan yang disajikan. Pelaksanaan audit pengelolaan keuangan LKM mencakup :
  1. Seluruh sumber dana yang diterima dana oleh LKM dan pihak terkait serta pemanfaatannya oleh LKM dan semua pihak pelaksana kegiatan.
  2. Audit dilakukan untuk satu tahun buku (Januari-Desember). Setiap penyimpangan material atas pelaporan keuangan LKM dan pihak terkait beserta dampaknya akan disajikan dalam laporan audit.
  3. Penilaian terhadap laporan keuangan sekretariat LKM yaitu laporan arus kas (cash flow) dan penilaian terhadap laporan keuangan UPK yaitu Neraca dan Laba Rugi.
  4. Penilaian atas efektifitas pengendalian internal yang berdampak pada laporan keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pencairan dan pemanfaatan dana.

Konfirmasi peminjam kegiatan pinjaman bergulir menjadi salah satu bagian dalam pelaksanaan audit atas pengelolaan keuangan LKM. Konfirmasi peminjam perlu dilakukan guna memastikan pinjaman diterima oleh peminjam sesuai dengan proposal pengajuan pinjaman. selain konfirmasi peminjam, auditor juga melakukan verifikasi yang mencakup :
  1. Penggunaan dana yang diperoleh LKM dan pihak terkait yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang telah disusun dalam perencanaan penggunaan dana .
  2. Seluruh pengeluaran harus didukung dengan dokumen-dokumen yang sah.
  3. Penyimpanan semua dokumen pendukung, catatan, dan buku-buku disimpan dengan layak sebagai bagian dari kepatuhan.
  4. Kesesuaian pengeluaran LKM dengan rekening bank LKM dan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran UPK dengan rekening bank UPK (termasuk penerimaan UPK dari KSM dan perguliran kembali). Konfirmasi/uji petik ke lapangan, terhadap KSM dan pemanfaat kegiatan. Uji Petik / Sampel ke KSM merujuk kepada semua jenis KSM. KSM yang dimaksud termasuk KSM Ekonomi, KSM Infrastruktur dan KSM sosial. Uji petik ini meliputi konfirmasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM termasuk verifikasi atas keberadaan KSM pelaksana kegiatan, nilai kegiatan yang dibiayai, ketepatan sasaran dan lokasi kegiatan (cek fisik lapangan) dan pemanfaatan. 

Kesimpulannya, bahwa LKM mengauditkan diri ke Kantor Akuntan Publik atas pengelolaan keuangannya baik pengelolaan keuangan di sekretaris LKM maupun di Unit Pengelolaan Keuangan LKM ( UPK LKM ) bukan menjadi tuntutan tetapi menjadi kebutuhan dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan LKM.