Pada hari ini senin 9 Maret 2020 bertempat di D'lapan Resto Kabupaten Ponorogo, Tim koorkot cluster 1 madiun menggelar OJT ( On The Job Training ) Pendataan Permukiman Kumuh yang diikuti oleh Koorkot, Askot Mandiri, Askot dan Tim Fasilitator Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan serta Kabupaten Pacitan. kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas fasilitator dalam memfasilitasi pendataan permukiman kumuh di wilayah dampingannya. 

Pendataan permukiman kumuh dilaksanakan bertujuan, untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh dan menyusun data dan profil permukiman kumuh di wilayahnya, sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. keluaran yang diharapkan adalah data dan profil permukiman kumuh berdasarkan kaidah – kaidah yang diatur Permen PUPR Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan juga data tentang capaian SDG’s.

Pelaksanaan OJT pendataan permukiman kumuh kepada tim fasilitator dimulai dengan memberikan pemahaman terkait POS Pendataan permukiman kumuh oleh Bapak Taufik Alvi selaku koorkot cluster 1 madiun. kegiatan dilanjutkan dengan simulasi FGD awal tingkat desa di area deliniasi, FGD tingkat rukun tetangga, sampai dengan wawancara kepada responden. simulasi tahapan tahapan dalam proses pendataan permukiman kumuh diharapkan dapat memberikan gambaran kepada tim fasilitator dalam memfasilitasi pendataan permukiman kumuh di masing masing wilayah dampingannya. Di akhir sesi Bapak Zainul Aripin selaku perwakilan dari OSP 3 Jawa Timur yang hadir dalam acara tersebut menekankan kembali pentingnya pendataan permukiman kumuh sekaligus mengingatkan timeline dalam proses pendataan permukiman kumuh. 

Kesimpulannya, bahwa kegiatan training pendataan permukiman kumuh dengan metode OJT ( On The Job Training ) kepada fasilitator menjadi bagian terpenting dalam memberikan pemahaman dan ketrampilan terkait metode, teknik, tata cara dan langkah langkah proses pendataan agar tim dapat mengelola dan melaksanakan proses pendataan dengan baik.

Pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020, LKM ( Lembaga Keswadayaan Masyarakat ) di Kecamatan Jiwan yang notabanenya merupakan lokasi dampingan Program Kotaku melaksanakan audit pengelolaan keuangan LKM untuk tahun buku 2019. kegiatan ini di laksanakan di masing masing LKM oleh KAP ( Kantor Akuntan Publik ) Erfan dan Rakhmawan, tujuan pelaksanaan audit atas pengelolaan keuangan LKM ( Lembaga Keswadayaan Masyarakat ) adalah pertama, Memberikan keyakinan bahwa dana yang diterima oleh organisasi telah digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kedua, Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Sistem dan Prosedur keuangan yang telah ditetapkan oleh program. Audit mencakup juga kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur penggunaan dana, serta pembukuan yang dibuat untuk menjamin akuntabilitas dari laporan keuangan yang disajikan. Pelaksanaan audit pengelolaan keuangan LKM mencakup :

Konfirmasi peminjam kegiatan pinjaman bergulir menjadi salah satu bagian dalam pelaksanaan audit atas pengelolaan keuangan LKM. Konfirmasi peminjam perlu dilakukan guna memastikan pinjaman diterima oleh peminjam sesuai dengan proposal pengajuan pinjaman. selain konfirmasi peminjam, auditor juga melakukan verifikasi yang mencakup :

1. Penggunaan dana yang diperoleh LKM dan pihak terkait yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang telah disusun dalam perencanaan penggunaan dana .
2. Seluruh pengeluaran harus didukung dengan dokumen-dokumen yang sah.
3. Penyimpanan semua dokumen pendukung, catatan, dan buku-buku disimpan dengan layak sebagai bagian dari kepatuhan.
4. Kesesuaian pengeluaran LKM dengan rekening bank LKM dan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran UPK dengan rekening bank UPK (termasuk penerimaan UPK dari KSM dan perguliran kembali). Konfirmasi/uji petik ke lapangan, terhadap KSM dan pemanfaat kegiatan. Uji Petik / Sampel ke KSM merujuk kepada semua jenis KSM. KSM yang dimaksud termasuk KSM Ekonomi, KSM Infrastruktur dan KSM sosial. Uji petik ini meliputi konfirmasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM termasuk verifikasi atas keberadaan KSM pelaksana kegiatan, nilai kegiatan yang dibiayai, ketepatan sasaran dan lokasi kegiatan (cek fisik lapangan) dan pemanfaatan. 

Pada hari ini 20 februari 2020 bertempat di kantor Askot Mandiri Kabupaten Madiun, Pelaku Internal ( Konsultan ) Program Kotaku Kabupaten Madiun melaksanakan Post test E-Learning modul OP dan modul PIM. Salah satu strategi dalam sistem pengembangan kapasitas Fasilitator Program KOTAKU, adalah pengembangan E-Learning dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ini merupakan pelengkap dari sistem pembelajaran konvensional yang mengandalkan tatap muka dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar.

E-Learning KOTAKU dapat dimanfaatkan oleh pelaku internal (Konsultan) untuk media dan sekaligus monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas secara mandiri, dan untuk pelaku eksternal (Masyarakat umum, pemerintah dan kelompok peduli) sebagai sarana untuk akses informasi dan peningkatan kapasitas secara mandiri. Pengembangan E-Learning ini perlu dilakukan dengan tujuan, pertama, Membangun budaya dan semangat belajar secara mandiri bagi seluruh pelaku program, kedua, Menciptakan satu proses pembelajaran dengan jangkauan yang luas, cepat, efisien dan efektif, ketiga, Melengkapi proses pembelajaran konvensional (tatap muka) yang selama ini telah dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan Post test E-Learning modul OP dan PIM di kabupaten madiun di ikuti oleh sebanyak 6 orang dengan rincian 1 askot mandiri, 5 faskel tim madiun ( 2 Fasilitator Sosial, 2 Fasilitator Teknik, dan 1 Fasilitator Ekonomi ). kegiatan ini di mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. masing masing modul mendapat durasi waktu 25 menit. sebelum pelaksanaan kegiatan post test e-learning tim fasilitator bersama asman melaksanakan KBIK dengan modul OP dan PIM yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020. 

Kesimpulannya, E-Learning KOTAKU dapat dimanfaatkan oleh pelaku internal (Konsultan) untuk media dan sekaligus monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas secara mandiri. tentunya kegiatan ini merupakan salah satu strategi dalam sistem pengembangan kapasitas Fasilitator Program KOTAKU.

Pada Kamis, 13 Februari 2020 bertempat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun telah di laksanakan Rapat Koordinasi terkait dengan rencana pemanfaatan dana APBD Kabupaten Madiun tahun 2020 yang di hadiri oleh Kepala Dinas PKP, Satker PIP , Kepala Desa, LKM lokasi penerima dana APBD Kabupaten Madiun tahun 2020 dan Tim Fasilitator. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Kepala Desa dan LKM terkait teknis pemanfaatan dana APBD Kabupaten Madiun tahun 2020.

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari Bapak Sigit Nugroho, ST.MT selaku Kepala Satker PIP Kabupaten Madiun, beliau menyampaikan bahwa rencana kegiatan diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya penanganan kekumuhan di wilayahnya. Bapak Ir. Arnowo Widjaja, MM selaku Kepala Dinas PKP Kabupaten Madiun dalam sambutannya memberikan arahan bahwa pemanfaatan kegiatan diharapkan sesuai dengan perencanaan dan terukur guna mencapai target 100 0 100 yaitu 100% akses air minum, 0 % kumuh dan 100% sanitasi layak.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Bapak Endra Sulistiyono selaku Askot Mandiri Kabupaten Madiun, beliau menyampaikan yang pertama terkait dengan hasil survey lokasi kegiatan bersama Dinas PKP, Kepala Desa dan LKM, tentunya mengacu kepada dokumen RPLP yang telah disusun. harapannya kegiatan yang dilaksanakan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kekumuhan. kedua, beliau juga menyampaikan terkait dengan alur pelaksanaan kegiatan lingkungan, bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi skala lingkungan dibagi menjadi 3 tahap yaitu : tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, tahap pelaksanaan konstruksi dan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. 

Selanjutnya, Ibu Tri Silowati, S.sos selaku PPK Program Kotaku Kab Madiun menyampaikan terkait dengan syarat pemanfaatan dana APBD Kab Madiun tahun 2020. beliau juga menyampaikan terkait dengan daftar lokasi dan alokasi pemanfaatan dana APBD Kabupaten Madiun Tahun 2020 bahwa anggaran akan masuk ke rekening LKM dengan total anggaran sebesar 420 juta dengan rincian Desa Kincang Wetan senilai 75 juta, Desa Klagen Serut senilai 80 juta, Desa Teguhan senilai 50 juta, Desa Grobogan senilai 50 Juta, Desa Wayut senilai 55 juta, Desa Sambirejo senilai 50 juta, dan Desa Bukur senilai 60 juta. Berdasarkan perencanaan dimasing masing desa tersebut anggaran APBD Kab. Madiun tahun 2020 tersebut akan di manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan jalan lingkungan.   

Kesimpulannya, Kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekumuhan menjadi suatu kebutuhan, tentunya peran dari LKM, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah bahkan masyarakat menjadi point penting keberhasilan dalam penanganan kekumuhan.

Kegiatan pinjaman bergulir dalam Program KOTAKU ( Kota Tanpa Kumuh ) berpengaruh secara signifikan dalam penguatan ekonomi masyarakat. Dengan konsep pemberian modal kerja dalam pengembangan usaha produktif masyarakat berpenghasilan rendah tanpa anggunan. Jasa pinjaman dibebankan kepada peminjam tidak semata mata bertujuan memperkaya lembaga yang mengelolah, tetapi lebih ditekankan untuk berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan , sosial maupun ekonomi di masyarakat. Artinya di setiap akhir tahun hasil dari laba bersih kegiatan pinjaman bergulir dialokasikan untuk penyelesaian permasalahan lingkungan (permasalahan kekumuhan), sosial (penguatan kapasitas melalui pelatihan) dan penyelesaian permasalahan permodalan masyarakat berpenghasilan rendah (kegiatan pinjaman bergulir).

Kegiatan pinjaman bergulir di lokasi dampingan Program KOTAKU Kabupaten Madiun berada di Kec. Jiwan berjalan sejak tahun 2009, yang saat itu Program yang berjalan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM MP ). PNPM MP bertransformasi menjadi Program KOTAKU pada tahun 2016. Kegiatan pinjaman bergulir yg telah berjalan kurang lebih 10 tahun di masing masing desa status bulan November 2019 jika di akumulasi skala kecamatan Jiwan telah memiliki asset sebesar Rp. 2.975.894.908 dengan modal awal baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Madiun sebesar Rp. 1.403.000.000. Kegiatan pinjaman bergulir ini di kelola oleh Unit Pengelola Keuangan ( UPK ) di masing masing desa yang merupakan bagian dari Unit Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau yg lebih dikenal LKM. Usaha kecil masyarakat yang mulai bergeliat tumbuh dan berkembang sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal kerja tanpa anggunan yang dikembangkan oleh LKM melalui UPK. 

Peminjam yang akan mengakses dana pinjaman bergulir diwajibkan untuk membentuk kelompok yang dinamakan KSM ( Kelompok Swadaya Masyarakat ) dengan minimal keanggotaan 5 orang. KSM yang telah terbentuk selain mendapatkan pinjaman modal kerja , mereka juga akan dibina oleh LKM dengan diberikan pelatihan yang menunjang pengembangan usahanya. Salah satu contoh yang sudah terlaksana tahun 2019 di Desa Kwangsen yaitu pelatihan pembuatan buket bunga dan Desa Kincang Wetan berbentuk pelatihan kewirausahaan. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha yg tergabung dalam KSM guna pengembangan usahanya. Jumlah KSM yang aktif status bulan November 2019 yang berada di 14 desa adalah 418 KSM dengan jumlah anggota sebanyak 2.190 orang peminjam. Salah satu peminjam yaitu Bu Paerah dari desa kwangsen menuturkan "Kemudahan mendapatkan modal tanpa agunan dari UPK telah membantu saya dalam mengembangkan usaha jamu, sebelumnya saya harus gendong jamu yang akan saya jual, setelah dapat pinjaman modal dari UPK saya dapat membuat rombong dan sepeda dalam menjajakan jamu, dulu saya hanya jualan sekitar desa sekarang saya dapat jual sampai ke luar desa". Penghasilan dari penjualan jamu bu paerah yang sebelumnya hanya Rp. 50.000 per hari, setelah mengakses pinjaman dari UPK mengalami peningkatan menjadi Rp. 180.000 per hari. Dengan pendapatan per hari yang meningkat, alhasil bu paerah mampu membayar angsuran di UPK dengan lancar serta mampu mencukupi kebutuhan sehari harinya.   

Kesimpulannya, bahwa Program KOTAKU tidak hanya berkutat pada persoalan penanganan kekumuhan, tetapi juga berperan dalam menguatkan ekonomi masyarakat. Dengan kegiatan pinjaman bergulir yang berkembang dengan baik akan berkontribusi besar, baik penanganan persoalan lingkungan kumuh, penguatan kapasitas, maupun penguatan modal kerja usaha masyarakat berpenghasilan rendah.