Program KOTAKU Kabupaten Madiun

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH ( KOTAKU ) KABUPATEN MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR • Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan • Lokasi Pendampingan Program Kotaku berada di Kecamatan Jiwan ( 14 Desa ) : Bukur, Bibrik, Bedoho, Grobogan, Jiwan, Kincang Wetan, Klagen Serut, Kwangsen, Metesih, Ngetrep, Sambirejo, Sukolilo, Teguhan, dan Wayut

Tuesday, September 11, 2018

Artikel 11:47 PM

Pinjaman Bergulir dalam perspektif pengentasan kemiskinan dan penanganan kekumuhan

" Pinjaman Bergulir dalam Perspektif Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Kekumuhan "

Dulur.....Ketika membahas pinjaman bergulir, apa yang terbesit pertama kali di benak kita, kemacetan kah?, Pinjaman kelompok kah?, Tunggakan kah? Atau mungkin Alokasi laba bersihnya?, Kegiatan Pinjaman Bergulir memang sangat " Seksi " untuk dikupas, mulai dari intervensi program P2KP, PNPM MP, bahkan sampai Program Kotaku. mulai dari upaya pengentasan kemiskinan sampai dengan penanganan kekumuhan. Atas hal ini lah, pada kesempatan kali ini kita akan kupas Pinjaman Bergulir dalam Perspektif Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Kekumuhan. Mari....kita kupas satu persatu, mulai dari kegiatan pinjaman bergulir, kemiskinan dan kekumuhan.

Pertama, Kegiatan Pinjaman Bergulir adalah kegiatan pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro, disamping itu membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Aturannya seperti Apa sih.....?? Aturan dalam Pinjaman bergulir atau yang biasa kita sebut dengan Skim Pinjaman Bergulir adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir. ketentuan tersebut meliputi Peminjam, peminjam yang dimaksud adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tentunya beranggotakan warga miskin minimal 5 orang dan yang pasti membutuhkan modal usaha. Tujuan Penggunaan Pinjaman, Pinjaman diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Besar Pinjaman, Besar pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 1.000.000,- perorang, namun disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali peminjam. Jasa Pinjaman, Jasa pinjaman sebesar 1,5% - 3 % tergantung hasil rembug dengan masyarakat. Jangka Waktu Pinjaman, Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam. Frekuensi Pinjaman masing-masing peminjam ditetapkan maksimal 4 kali. Angsuran Pinjaman, Angsuran pinjaman dilakukan bulanan.

Kedua, World Bank (2001) mengartikan kemiskinan sebagai keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari, sedangkan BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Ada banyak hal yang menyebabkan seorang menjadi miskin, menurut world bank ada 3 faktor utama penyebab kemiskinan yaitu : Pertama, Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kedua, Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat. Ketiga, Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulanginya.

Ketiga, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Didalam Peraturan tersebut jelas dikatakan bahwa ada 7 indikator atau parameter kekumuhan yaitu (1) Bangunan Gedung, (2) Jalan Lingkungan, (3) Penyediaan Air Minum, (4) Drainase Lingkungan, (5) Pengelolaan Air Limbah, (6) Pengelolaan Persampahan, (7) Proteksi Kebakaran.

Kita lanjutkan pembahasannya.....bagaimana dampak pinjaman bergulir jika di pandang dari upaya pengentasan kemiskinan dan upaya penanganan kekumuhan ?.

Pertama, Atas dasar skim pinjaman bergulir yang merupakan ketentuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir, dimana penerima manfaat adalah warga miskin, maka berdasarkan laporan keuangan UPK LKM periode Bulan Juli 2018 dimasing masing desa, jika di akumulasikan dalam skala kecamatan yaitu kecamatan jiwan yang notabanenya lokasi program kotaku, penerima manfaat Kelompok Swadaya Masyarakat yang terlayani sebanyak 407 KSM ( Kelompok Swadaya Masyarakat ) dengan jumlah anggota KSM warga miskin yang terlayani sebanyak 2.178 Orang . untuk pinjaman yang beredar di masyarakat jika diakumulasikan dalam skala Kecamatan Jiwan adalah sebesar Rp. 2.206.042.000. dengan adanya kegiatan pinjaman bergulir, diharapkan masyarakat yang secara ekonomi mengalami kesulitan modal dapat terbantu dengan dibukanya akses pinjaman permodalan dengan tanpa jaminan atau agunan, dimana hal tersebut menjadi kendala masyarakat miskin ketika mengakses permodalan ke Lembaga Keuangan yang lain.

Kedua, Jasa pinjaman yang tiap bulannya diberikan oleh KSM bersamaan dengan pembayaran angsurannya kepada UPK ( Unit Pengelola Keuangan ) akan kembali kemasyarakat dalam wujud kegiatan sesuai dengan amanah AD/ART LKM. Laba bersih UPK yang tiap tahun teralokasikan bersumber dari pendapatan UPK salah satunya yaitu melalui pendapatan jasa pinjaman ksm setelah dikurangi dengan biaya operasional UPK. Laba bersih UPK akan di alokasikan ke beberapa kegiatan sesuai dengan AD/ART LKM yaitu kegiatan infrastruktur, kegiatan Sosial, Kegiatan Ekonomi ( Penambahan Modal Pinjaman Bergulir ) dan BOP LKM sebagai dana operasional LKM. berdasarkan laporan keuangan UPK LKM periode Bulan Juli 2018 dimasing masing desa, jika di akumulasikan dalam skala kecamatan yaitu Kecamatan Jiwan yang notabanenya lokasi Program Kotaku, modal awal pinjaman bergulir sebesar Rp. 1.403.000.000 yang telah teralokasikan sejak tahun 2009, pada periode laporan Bulan Juli 2018 telah berkembang menjadi Rp. 2.985.127.326. hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pinjaman bergulir berkembang dengan baik. Alokasi Laba Bersih UPK yang diberikan untuk LKM khususnya untuk kegiatan infrastruktur digunakan untuk kegiatan penanganan kekumuhan sesuai dengan permasalahan kekumuhan yang ada di masing masing desa. hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pinjaman bergulir berdampak pada upaya pengurangan kekumuhan melalui alokasi laba bersih yang dihasilkan.

Berikut adalah potret kegiatan penanganan kekumuhan yang bersumber dari alokasi laba bersih UPK di beberapa desa di Kec. Jiwan

Kegiatan Penanganan Kekumuhan dari Parameter Pengelolaan Air Limbah, pembangunan jamban keluarga dari alokasi laba bersih UPK LKM Desa Sukolilo dengan Penerima manfaat adalah warga miskin. gambar di sebelah kiri adalah foto 0%, sedang sebelah kanan adalah foto 100%.

Kegiatan Penanganan Kekumuhan dari Parameter Bangunan Gedung, Rehab Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) dari alokasi laba bersih UPK LKM Desa Kwangsen dengan penerima manfaat adalah warga miskin. gambar di sebelah kiri adalah foto 0%, sedangkan foto sebelah kanan adalah foto 100%.

Kesimpulannya, jika kegiatan pinjaman bergulir berjalan dan berkembang dengan baik akan berdampak positif kepada : Pertama, upaya pengentasan kemiskinan dalam kerangka pinjaman modal usaha tanpa anggunan bagi warga miskin. Kedua, upaya penanganan kekumuhan melalui Alokasi Laba Bersih yang di hasilkan.

Sekian dulu, pembahasan kita kali ini, akan kita kupas lebih mendalam di lain waktu. Salam Seduluran ......... dari kami Tim Fasilitator Kabupaten Madiun.

kotaku.kabmadiun 82

Sunday, September 9, 2018

Artikel 9:47 AM

" Mengenal Program Kotaku di Kabupaten Madiun" Bagian 1

" Mengenal Program Kotaku di Kabupaten Madiun"

Bagian 1

Dulur...... sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), menarik jika pada kesempatan ini kita akan kupas terkait dengan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang sudah berjalan di kabupaten Madiun,

Baiklah kita mulai pembahasannya dulur.......Program Kotaku adalah transformasi dari Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan ( P2KKP ) yang berjalan tahun 2015 dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM – MP ) yang telah berjalan di kabupaten Madiun sejak tahun 2009. Di tahun 2009 kabupaten madiun di intervensi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang sering kita sebut dengan PNPM MP, capaian program ini adalah membantu masyarakat miskin perkotaan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas lingkungan dan tata kepemerintahan yang baik, adapun mempunyai tujuan terbangunnya kelembagaan masyarakat yang demokratis, pembelajaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan,

Di Kabupaten Madiun pada tahun 2015, PNPM MP bertransformasi menjadi Program

Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP), capaian program ini adalah mewujudkan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum yang lebih baik dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan kawasan permukiman, di program ini ditekankan untuk fasilitasi penyusunan baseline 100 – 0 – 100 dan profil permukiman. Adapun yang dimaksud 100 – 0 – 100 adalah 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh , dan 100 persen akses sanitasi layak.

Pada tahun 2016 di kabupaten madiun P2KKP bertransformasi menjadi Program Kotaku ( Kota Tanpa Kumuh ), capaian program ini adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya kumuh baru, Program Kotaku merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “ Gerakan 100-0-100 ” yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh , dan 100 persen akses sanitasi layak.

Lanjut……..Program Kotaku secara nasional dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi di seluruh Indonesia. Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut, Pertama, Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kabupaten/kota terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu. Kedua, Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota. Ketiga, Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh. Ke-empat, Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) dilaksanakan di 20 kota/kabupaten terpilih. Lha…. kabupaten madiun masuk kategori lokasi yang mana ya ?

Dulur…..…Kabupaten Madiun sesuai Surat Keputusan Dirjen Ciptakarya Nomor 110/KPTS/DC/2016, tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kotaku ber lokasi di Kecamatan Jiwan dengan jumlah dampingan 14 desa yaitu desa Bukur, Bibrik, Bedoho, Grobogan, Jiwan, Kincang Wetan, Klagen Serut, Kwangsen, Metesih, Ngetrep, Sambirejo, Sukolilo, Teguhan, Wayut . Dari 14 Desa di kecamatan Jiwan masuk kategori lokasi pencegahan. Kegiatan di kategori lokasi pencegahan adalah Kegiatan pencegahan kumuh yang dilaksanakan di seluruh desa dan atau kawasan/kecamatan perkotaan diluar desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota. Gimana sudah jelas belum dulur…??

Kita lanjutkan pembahasannya,..........Program Kotaku dilatar belakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai Nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup:

Pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota;
Penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll);
Perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh;
Penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.

Dulur....... Adapun Tujuan Program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. tujjuan tersebut dicapai melalui Tujuan Antara sebagai berikut:

Menurunnya luas permukiman kumuh;
Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut :

Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan
Meningkatknya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

Dulur….... Penanganan kekumuhan dan mencegah munculnya kumuh baru merupakan capaian dari Program Kotaku, berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/890A/KPTS/402.031/2014 tentang Lokasi Kawasan Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Madiun, lokasi kawasan kumuh yang di maksud meliputi 8 Desa/Kelurahan yaitu Krajan, Bangunsari, Pandean, Mejayan, Ngampel yang berada di Kecamatan Mejayan dan Purwosari, Buduran, Klitik yang berada di Kecamatan Wonoasri. Total luasan kumuh berdasarkan SK Kumuh yaitu 56,94 hektar.

Dalam Program Kotaku dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi adalah memfasilitasi penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di tingkat kota/kabupaten dan di tingkat masyarakat (kelurahan). Produk perencanaan di tingkat kota disebut sebagai RP2KP-KP, sedangkan di tingkat masyarakat (kelurahan) disebut sebagai RPLP.

Dulur…….Pada tahun 2018 ini, di Kabupaten Madiun telah dilaksanakan penyusunan dokumen RP2KP-KP, dimana dokumen RP2KP-KP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) merupakan dokumen perencanaan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh tingkat kota, berjangka waktu 5 tahun, yang merupakan komitmen multi-aktor dan multi-sektor. Dokumen ini disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, Pokja PKP, dengan melibatkan masyarakat dan didukung oleh tenaga ahli perencanaan kota. Dokumen ini mencakup pemetaan persoalan dan analisa keseluruhan permukiman kumuh di kota, strategi dan skenario penanganan permukiman kumuh tingkat kota, indikasi program, aturan bersama, dan strategi O&P.

RP2KP-KP dibutuhkan agar pemerintah daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan kekumuhan, dengan adanya RP2KP-KP diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2018 juga, di tingkat masyarakat juga dilaksanakan Review perencanaan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang merupakan dokumen perencanaan penataan lingkungan permukiman , berjangka waktu 5 tahun. Dokumen ini mencakup pemetaan persoalan dan analisa permukiman kumuh, sosial ekonomi di desa/kel, strategi dan scenario penanganan permukiman kumuh serta pengembangan penghidupan berkelanjutan tingkat desa/kel, dan indikasi program.

Adapun tujuan penyusunan RPLP adalah, Pertama, Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh di tingkat Desa/Kel secara menyeluruh, Kedua, Terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaiakan dan atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh melalui peran stakeholder, Ketiga, Meningkatkan kapasitas pemerintah melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permasalahan permukiman kumuh, Ke-empat, Terciptanya keberlanjutan program penanganan permasalahan permukiman kumuh sebagai strategi pengurangan luasan kumuh , Kelima, Terciptanya lingkungan permukiman yang mampu mengembangkan potensi kawasan, Ke-enam, Pengentasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dengan mengacu pada peluang dan potensi yang dapat dikembangkan pada MBR.

Kesimpulannya adalah dalam penanganan kekumuhan dan mencegah timbulnya kumuh baru dapat berjalan maksimal, ketika pemerintah daerah sebagai nahkoda mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan kekumuhan, serta terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya, tentunya dalam rangka mewujudkan permukiman layak huni, produktif dan berkelanjutan di wilayahnya.

Sekian dulu dulur……., perkenalan awal Program Kotaku di Kabupaten Madiun, pasti masih banyak yang perlu kita kupas terkait implementasi pelaksanaan Program Kotaku di Kabupaten Madiun. Akan kita lanjut di sesi berikutnya, . Salam Seduluran…. dari kami tim fasilitator Program Kotaku Kabupaten Madiun

kotaku.kabmadiun 12

Tuesday, September 4, 2018

Artikel 12:09 AM

Revolving Loan Funds dalam Program Kotaku

Revolving Loan Funds dalam Program Kotaku

Dulur......kalau melihat judul yang kita angkat " Revolving Loan Funds dalam Program Kotaku" . Revolving Loan Funds ( RLF ) di sini adalah Kegiatan Pinjaman Bergulir, dimana kegiatan ini telah berjalan di Kabupaten Madiun mulai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM MP ) sampai sekarang bertranformasi ke Program Kotaku ( Kota Tanpa Kumuh ) yang selama ini di kelola oleh BKM/LKM melalui unitnya yaitu UPK. Pertama pasti terbesit pertanyaan di benak kita adalah Apa Itu Kegiatan Pinjaman Bergulir.....??? Aturannya Seperti Apa....??? Dampaknya seperti Apa ........??? daripada bingung, yuk..... kita kupas satu per satu dulur......

Kita bahas yang pertama dulu, Apa sih Kegiatan Pinjaman Bergulir itu.....??? Kegiatan Pinjaman Bergulir adalah kegiatan pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro, disamping itu membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Dulur ....... sekarang kita bahas point yang kedua, Aturannya seperti Apa sih.....?? Aturan dalam Pinjaman bergulir atau yang biasa kita sebut dengan Skim Pinjaman Bergulir adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir. ketentuan tersebut meliputi Peminjam, peminjam yang dimaksud adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tentunya beranggotakan warga miskin minimal 5 orang dan yang pasti membutuhkan modal usaha. Tujuan Penggunaan Pinjaman , Pinjaman diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Besar Pinjaman, Besar pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 1.000.000,- perorang, namun disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali peminjam. Jasa Pinjaman, Jasa pinjaman sebesar 1,5% - 3 % tergantung hasil rembug dengan masyarakat. Jangka Waktu Pinjaman, Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam. Frekuensi Pinjaman masing-masing peminjam ditetapkan maksimal 4 kali. Angsuran Pinjaman, Angsuran pinjaman dilakukan bulanan.

Lanjut ....... point ketiga, Dampak nya seperti apa sih.......??? Kontribusi pinjaman bergulir pada masalah pengentasan kemiskinan , masalah kekurangan modal bahkan sampai masalah kekumuhan dapat dilihat melalui dampak yang di timbulkan. dengan adanya kegiatan pinjaman bergulir masyarakat yang secara ekonomi mengalami kesulitan modal dapat terbantu dengan dibukanya akses pinjaman permodalan dengan tanpa jaminan atau agunan, dimana hal tersebut menjadi kendala masyarakat miskin ketika mengakses permodalan ke Lembaga Keuangan yang lain. Lha Koq bisa pinjaman tanpa jaminan, Apa gak macet...??? ketakutan seperti ini yang muncul pertama kali saat kegiatan ini di perkenalkan di masyarakat. Pinjaman tanpa Jaminan, cakep nggak tuh.....??

Sebelum kita bahas dampak kegiatan Pinjaman Bergulir secara mendalam, kita jawab dulu pertanyaan diatas, Lha Koq bisa pinjaman tanpa jaminan, Apa gak macet...?? Dulur.....Kegiatan Pinjaman Bergulir berjalan dengan ketentuan yang sudah di sepakati di masyarakat ( Skim Pinjaman Bergulir ) tentunya dilandasi dengan sistem kepercayaan. kepercayaan inilah yang menjadi modal Sosial yang kuat baik ditataran antar anggota KSM bahkan yang lebih luas lagi adalah LKM bersama masyarakat dalam melaksanakan pinjaman bergulir. dengan menanamkan paradigma kepada masyarakat bahwa dana pinjaman bergulir yang berkembang adalah sebagai dana abadi dimasyarakat dengan harapan masyarakat mempunyai rasa ikut memiliki. rasa ikut memiliki ini bisa berwujud ikut mengawasi, ikut menjaga dan ikut mengembangkan kegiatan pinjaman bergulir.

Ok.....lanjut, Jasa pinjaman yang tiap bulannya diberikan oleh KSM bersamaan dengan pembayaran angsurannya kepada UPK ( Unit Pengelola Keuangan ) akan kembali kemasyarakat dalam wujud kegiatan sesuai dengan amanah AD/ART LKM. Laba bersih UPK yang tiap tahun teralokasikan bersumber dari pendapatan UPK salah satunya yaitu melalui pendapatan jasa pinjaman ksm setelah dikurangi dengan biaya operasional UPK. Laba bersih UPK akan di alokasikan ke beberapa kegiatan sesuai dengan AD/ART LKM yaitu kegiatan infrastruktur, kegiatan Sosial, Kegiatan Ekonomi ( Penambahan Modal Pinjaman Bergulir ) dan BOP LKM sebagai dana operasional LKM. Gimana dulur.....sudah jelas khan???

kalau sudah jelas, berikut adalah serangkaian dampak dari kegiatan pinjaman bergulir yang sudah berkembang di masyarakat tentunya dari laba bersih UPK yang teralokasikan tiap akhir tahun untuk kegiatan baik itu untuk kegiatan infrastruktur, kegiatan sosial maupun kegiatan pinjaman bergulir yang digunakan untuk penambahan modal. kegiatan apa aja sih yang sudah dilaksanakan dari laba bersih UPK ....?? serangkaian kegiatan tersebut dapat dilihat secara utuh sebagai mana yang sudah kita upload di Youtube. sangat relevan jika baik pemerintah desa, masyarakat hingga pemerintah daerah memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan pinjaman bergulir yang telah terbukti berjalan dan berkembang di masyarakat.

Video diatas adalah kegiatan santunan kepada lansia dan anak anak kurang mampu dari alokasi kegiatan sosial Desa Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun, kegiatan tersebut di hadiri oleh Ibu Dwi Susilowati atau lebih akrab dipanggil Bu Susi perwakilan dari Dinas PKP Kabupaten Madiun. sedangkan video dibawah ini adalah serangkaian kegiatan infrastruktur dari Alokasi Laba Bersih UPK Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun.

Dulur..... dari serangkaian video diatas sudah bisa terjawab bukan dampak dari kegiatan pinjaman bergulir, betul nggak...?? Kegiatan Pinjaman Bergulir yang telah berkembang di masyarakat bukannya tidak menemui kendala didalam perjalanannya. mulai dari kemacetan, angsuran anggota kelompok dibawa oleh ketua KSM, sampai dengan permasalahan karakter peminjam yang kurang baik. Upaya upaya penyelesaian permasalahan pinjaman bermasalah tentunya sudah sering dilakukan dengan melibatkan dari unsur pemerintah desa, berikut adalah salah satu upaya yang sudah dilakukan di desa sukolilo kec. jiwan dalam memperbaiki kinerja pinjaman bergulir.

Kesimpulannya adalah “ Kinerja Pinjaman Bergulir yang baik selalu di dukung dengan kelembagaan yang kuat, sistem yang berjalan dengan baik, serta dukungan komitmen dari pemerintah desa dan masyarakat “. Tanpa elemen elemen diatas sangat mustahil kegiatan pinjaman bergulir dapat berkembang dengan baik sesuai dengan harapan...

Sekian Dulu Dulur......cerita kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kita bersama dalam memperbaiki kinerja pinjaman bergulir dimasing masing wilayahnya. ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pahlawan pahlawan yang tulus ikhlas mengelola kegiatan pinjaman bergulir ini yaitu LKM bersama unit unitnya, dan tidak lupa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat yang telah mendukung kegiatan pinjaman bergulir bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Salam Seduluran.......dari kami Tim Fasilitator Kabupaten Madiun.

kotaku.kabmadiun 69

Monday, September 3, 2018

Berita 3:09 PM

“ Upaya Penanganan Stunting ”

“ Upaya Penanganan Stunting ”

Dulur ….. pada kesempatan kali ini kita akan mengupas masalah gizi balita, Kenapa perlu kita bahas …….. ? selain sebagai informasi kepada dulur dulur semua, masalah gizi balita terutama Stunting menjadi perhatian serius, dikarenakan stunting dapat menghambat proses tumbuh kembang balita. Stunting sendiri merupakan permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa Program Kotaku tidak hanya menuntaskan persoalan kumuh saja tetapi juga mendorong masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat, karena kekumuhan terjadi tidak hanya disebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak layak tetapi juga disebabkan oleh prilaku manusia yang menyebabkan lingkungan menjadi kumuh dan tentu tidak sehat.

Kita kembali ke permasalahan gizi pada balita dulur…...permasalah gizi yang kurang, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, ada banyak hal yang bisa kita lakukan salah satunya memberikan pengetahuan kepada ibu ibu akan pentingnya asupan gizi yang seimbang dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tataran terkecil yaitu keluarga. Generasi penerus menentukan masa depan bangsa, betul nggak dulur…..?

Atas dasar permasalahan gizi balita menjadi permasalahan yang harus di tangani secara cepat dan countinue, maka LKM Guyub Rukun Desa Grobogan Kecamatan Jiwan berkolaborasi dengan kader posyandu dan puskesmas melaksanakan pemberian makanan tambahan pada balita yang menurut data kader posyandu masuk dalam garis merah.

Sekali lagi dulur….., dampak dari kegiatan pinjaman bergulir memang sangat terasa. Kegiatan Pos Gizi Balita di danai oleh LKM dengan menggunakan Alokasi Laba Bersih UPK untuk kegiatan sosial, hal ini sebagai wujud komitmen LKM untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberian makanan tambahan pada balita yang memiliki gizi buruk. Kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu pertama di awal bulan selama 4 bulan di mulai pada bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2018 dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 40 balita, LKM mempercayakan kegiatan ini kepada KSM Mawar.

Kegiatan ini tentunya dibarengi dengan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau sering kita singkat dengan PHBS oleh Bidan Desa dan dari Puskesmas. Sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan kepada ibu dan anak untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Pengetahuan mengenai mencuci tangan sebelum makan antara memberikan manfaat antara lain: menghilangkan kotoran, menghilangkan kuman dan bakteri jahat, mencegah berbagai penyakit, mencegah penularan penyakit dan infeksi. Hal tersebut perlu diajarkan kepada anak-anak sejak usia balita. Pengetahuan tersebut juga perlu ditekankan kepada ibu balita untuk membiasakan dan menerapkan kegiatan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan pada anak saat di rumah.

Dulur…..Menu makanan yang disediakan pada Pos Gizi Balita ini diupayakan mengandung makanan

4 sehat 5 sempurna antara lain: nasi, sayur, lauk, buah/jus dan susu dan sesekali diberikan snack/biskuit. Selain itu, balita juga diberikan mineral mix secara gratis oleh Puskesmas yang dicampurkan pada minuman. Mineral mix digunakan dalam tatalaksana anak gizi buruk untuk memenuhi kkurangan zat gizi mikro pada anak gizi buruk. Tiap kemasan/ sachet mineral mix mengandung zat aktif KCl, Tripotasium Citrat, Magnesium Clorida, Zn asetat dan Cuprum sulfat. Mineral mix ini diberikan secara gratis oleh Kementerian Kesehatan dan dapat diperoleh di puskesmas-puskesmas terdekat. Mineral mix juga dapat menambah nafsu makan balita. Hal itu sejalan dengan pernyataan Ibu Santi yang menyatakan bahwa anaknya semakin bertambah porsi makannya.

Pemberian nutrisi yang tepat dan sesuai menjadi langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan berat badan balita yang memiliki status gizi kurang. Dengan pemberian nutrisi yang tepat diharapkan balita dengan status gizi kurang setidaknya mengalami peningkatan berat badan di akhir pelaksanaan kegiatan. Pendataan hasil pemberian asupan gizi balita dilakukan pada hari ke-6 pelaksanaan. Dari hasil penimbangan berat badan, sebagian besar balita mengalami peningkatan berat badan.

Dulur….kegiatan pemberian makanan tambahan melalui pos gizi balita mendapat respon positif baik dari masyarakat, Pemerintah Desa, Puskesmas maupun Dinas PKP Kabupaten Madiun. Pada hari Jumat tepatnya tanggal 3 Agustus 2018, Dharma Wanita Persatuan Dinas PKP dan Satker PIP Kabupaten Madiun meninjau pelaksanaan Pos Gizi Balita yang didanai dari Alokasi Laba Bersih UPK LKM Guyub Rukun Desa Grobogan. Apresiasi luar biasa disampaikan oleh Satker PIP Kabupaten Madiun Bapak Plato Mirza Ghulam atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang berdampak positif pada balita yang kekurangan gizi. Senada dengan Kepala Satker PIP Kab. Madiun, ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas PKP Kabupaten Madiun Ibu Hekso Setyo Rahardjo juga mengapresiasi positif kegiatan tersebut. Berikut adalah momen yang terekam pada saat pelaksanaan kunjungan Satker PIP dan Dharma Wanita Dinas PKP Kabupaten Madiun.

Dulur..... pelaksanaan kegiatan pos gizi balita juga dapat dilihat di Youtube lho, mulai dari perumusan kegiatan, pembentukan KSM, sampai dengan pelaksanaan kegiatan, dijamin komplit........
berikut kami sisipkan videonya yang sudah di upload di Youtube

Sekian dulu dulur…….sedikit cerita kegiatan Pos Gizi Balita yang telah dilaksanakan oleh LKM melalui KSM Mawar berkolaborasi dengan kader posyandu dan puskesmas. Cerita ini bersumber dari artikel yang telah di susun oleh Dina Faskel Sosial Tim 55 Kecamatan Jiwan. Salam seduluran....... dari kami Tim Fasilitator Kabupaten Madiun

kotaku.kabmadiun 154